Kejaksaan Surati DPRD Halbar Terkait Pinjaman Rp 150 Miliar

JAILOLO,Beritamalut.co-Pinjaman Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp 150 miliar di Bank BPD berbuntut panjang.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) kabarnya telah melayangkan surat panggilan terhadap Anggota DPRD Halmahera Barat terkait indikasi permasalahan pinjaman Rp 150 miliar Pemkab Halbar ke Bank BPD.

Ini terungkap saat aksi yang dilakukan Aliansi Pemuda Peduli Halbar (APPH) di Kantor Kejaksaan Negeri Halbar, Selasa (10/4/2018).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Halbar, Gama Palias, saat hearing terbuka bersama massa aksi mengakui penyampaian massa aksi atas surat yang dilayangkan ke Kejari itu benar.

Lanjut Gama, surat yang dilayangkan ke dewan, langsung dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. “Jadi bukan dari kita, jadi menyangkut dengan nomor dan isi surat, kami tidak tau persis,” akunya.

Dengan itu, dirinya menghimbau seluruh massa aksi agar bersabar dan menahan diri sebelum ada titik terang.

“Kami tetap melakukan pantauan dan pengawasan. Kami juga sempat mendengar informasi terkait surat yang dilayangkan ke dewan. Namun perlu dijelaskan, itu merupakan bagian dari proses,”aku Gama.

Mendengar pernyataan Gama, para massa aksi yang berorasi di kantor Kejari, langsung membubarkan diri dan menuju ke kantor dewan serta kantor bupati sambil menggelar aksi teatrikal pengumpulan koin, sebagai bentuk kekecewaan atas pinjaman yang dinilai menyengsarakan masyarakat.

Untuk memastikan, kejelasan dari surat yang dimaksud pihak Kejari, Sekretaris Dewan (Sekwan), Hj. Hajija Sergi, saat dikonfirmasi via telpon dan sms, belum merespon pertanyaan wartawan hingga berita ini ditulis.

Perlu diketahui sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Halbar (APPH), Selasa (10/4/2018), itu menggelar aksi seputar pinjaman Pemkab senilai Rp150 milliar di tahun anggaran 2018.

Dalam aksinya, massa mempertanyakan pencairan pinjaman Rp 150 miliar yang telah dicairkan pihak BPD, sejak Oktober 2018. Selain mendahului APBD 2018, massa juga mempertanyakan peruntukan pinjaman tersebut.

“Kalau masuk dalam APBD 2018, kenapa dicairkan sejak Oktober. Lantas bagaimana dengan pinjaman yang digunakan untuk infrastruktur, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011,” teriak Idhar Bakri dalam orasinya.

Idhar juga menjelaskan, jika mekanisme pinjaman yang dilakukan Pemkab berdasarkan persetujuan dewan, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Jika pinjaman itu untuk infrastruktur, namun pencairan sudah dilakukan sejak Oktober. Ini jelas telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan bupati dan dewan. Maka dari itu, ini pertanda jika dewan dan bupati telah berselingkuh,” kata Idhar.

“Makanya kami minta agar persoalan ini, segera disikapi pihak Kejari. Hari ini kami minta agar pak Kajari, bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menyikapi aspirasi rakyat yang kami sampaikan,” desak massa aksi lagi. (Lan)

- Advertisement -

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Pimpinan DPR Kutuk Benny Wenda Deklarasi Papua Merdeka

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyatakan bahwa Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua...

Piramida Mesir Ternoda Gara-gara Pose Nakal Model Seksi

Saqqara - Piramida Djoser di Saqqara, Mesir harus ternoda. Pelakunya, seorang model seksi yang berpose nakal di depan situs bersejarah nan sakral itu. Mesir kembali...

Sekretaris Bawaslu: Integritas Penyelenggara Jaminan Kesuksesan Pilkada 2020

TERNATE - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dapat sukes dan memiliki kualitas, salah satu kunci adalah integrtias penyelenggaran yang...

Pramugari Korban PHK Jualan Elpiji untuk Sambung Hidup, Curhatnya Viral di Medsos

MANILA – Seorang mantan pramugari asal Filipina, Maurice Maureen Avila, banting setir jadi penjual elpiji karena dipecat. Avila mencurahkan isi hatinya di sebuah unggahan di...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Kalimat Khusnul Khatimah atau Husnul Khatimah, yang Tepat Ya?

Jakarta - Masyarakat masih banyak yang ragu memilih kalimat antara khusnul khatimah atau husnul khatimah. Padahal, setiap kata memiliki arti yang berbeda. Biasanya, kalimat khusnul...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...