Berita Acara Hasil Klarifikasi Partai Golkar Dinilai Dipolitisir

JAILOLO,Beritamalut.co-Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD II Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat, Udin Bakar menanggapi berita acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/PL_01_4-BA/8201/KPU-KAB/Vll/2018 tentang rapat klarifikasi keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tertanggal 20 Juli 2018.

Menurut Udin, surat yang ditandatangani ketua KPU Halbar Abjan Raja, bersama empat anggota KPU Halbar itu sarat akan kepentingan politik.

Surat itu katanya tidak melihat secara detail Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan Surat KPU RI Nomor : 669/PL_01_4-SD/03/KPU-KAB/Vll/2018 tentang kepengurusan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019.

Dalam surat KPU RI Nomor 669 pada poin 7 menerangkan cukup jelas bahwa dalam hal ada kegandaan kepengurusan partai politik kabupaten/kota KPU/KIP kabupaten/kota agar melakukan klarifikasi kepada dewan pimpinan pusat partai politik atau dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi yang kewenangan pengesahan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan oleh dewan pimpinan pusat tingkat provinsi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hasil keputusan klarifikasi dituangkan dalam berita acara klarifikasi yang ditanda tangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai bersangkutan atau sebutan lain ketua dan sekretaris partai politik tingkat provinsi atau unsur pimpinan partai politik yang diberi kewenangan sesuai Ad/ART partai politik yang bersangkutan.

“Sementara berita acara otentifikasi hasil klarifikasi milik Samad Moid dan Ribinson Missy ditanda tangani oleh Ketua OKK dan Wasekjen Parpol Golkar. Ini saja sudah tidak bisa dijadikan dasar KPU ambil sikap pleno internal klarifikasi karena dalam poin itu menerangkan harus tanda tangan Ketum dan Sekjen tingkat pusat dan daerah Ketua dan sekretaris DPD tingkat provinsi,” katanya, Minggu (5/8/2018).

Belum lagi katanya, lembaran hasil otentifikasi DPP Partai Golkar dengan logo partai kepada Samad dan Robinson itu termuat juga tanda tangan ketua KPU Abjan Rajak dan cap KPU.

Padahal, otentifikasi itu secara administrasi dilakukan oleh DPP terpisah dan diberikan oleh DPP kepada DPD I untuk ditindak lanjuti ke KPU sebagai dasar KPU mengambil sikap, bukan malah KPU ikut tanda tangan dalam lembaran logo Parpol.

“Jika yang terjadi pada berita acara otentifikasi klarifikasi seperti itu, maka bukan nama lagi berita acara klarifikasi tapi berita acara kerja sama. Kondisi itu secara terang KPU melanggar PKPU Nomor 20 pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, kabupaten/kota,” jelasnya.

Selain itu, dalam berita acara klarifikasi itu tidak berdasarkan dalam PKPU pasat 13 ayat 2 yang menyatakan jika dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau nama lain sebagaimana diatur pada ayat (1) maka kepengurusan yang didaftarkan merupakan caleg yang dari provinsi, kabupaten/kota yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dikatakannya, Pasal 12 b PKPU Nomor 20 itu dijelaskan bahwa surat pernyataan dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya yang menyatakan bahwa telah melakukan sesuai mekanisme seleksi secara demokrasi yang dilampirkan dengan AD/ART partai politik atau aturan internal partai yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatan.

“Samad tidak melalui tahapan tersebut bahkan SK yang dimiliki Samad tidak di legalisir oleh DPD I Provinsi Malut. Padahal setiap SK yang dilegalisir oleh pusat didalamnya harus ada legalisir oleh DPD I yang menerbitkan SK milik Samad,” ujarnya.

Apalagi lanjut dia SK milik Samad Hi. Moid yang bernomor 0018/Golkar-MU/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017 dengan sendirinya tidak berlaku lagi dengan hadirnya SK bernomor 0025/DPD/Golkar-MU/VII/2017 tertanggal 17 juli 2017 milik Ahmad Zakir Mando dan Sekretaris Ferdelinan Mole.

“Apalagi SK yang sudah tidak berlaku dilegalisir, maka SK itu tetap tidak berlaku. Maka KPU harus ambil keputusan berdasar azas hukum yang memiliki keputusan tetap bukan keputusan karena memiliki hubungan kurang baik bersama Ahmad Zakit Mando,” katanya.

Terkait itu katanya, pihaknya selain menempuh jalur di DKPP, juga akan menyedor laporan resmi untuk dipidana sebagai efek jerah oknum penyelenggara yang tidak sehat karena penyelenggara yang begini sangat mengganggu ketertiban berdemokrasi.

Sementara Ketua KPU Halbar Abjan Raja ketika dikonfirmasi tidak memberikan komentar banyak. Abjan beralasan pleno itu dilakukan berdasarkan otentifikasi yang diperoleh di pusat. (Ln)

- Advertisement -

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Ari Lasso: Juri Indonesian Idol Paling Sakit Hati Kalau Dibilang Settingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi sekaligus juri Indonesian Idol, Ari Lasso reuni dengan tiga kontestan musim 10, Ziva, Mahalini, dan Nuca. Ari Lasso mengaku sedih ketika...

KPK OTT Wali Kota Cimahi

Jakarta -KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Seorang wali kota di Jawa Barat dikabarkan ditangkap. Dari sumber detikcom di KPK, penangkapan itu dilakukan pukul...

Pertanyaan Maudy Ayunda yang Bikin Nadiem Makarim Menghela Napas

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Maudy Ayunda berkesempatan mengobrol via daring dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Di awal perbincangan, artis yang tengah menempuh...

Jelang Duel Kontra Roy Jones, Mike Tyson Hancurkan Gigi Lawan Sparring

Jakarta - Mike Tyson terus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Roy Jones Jr dalam laga eksibisi atau tanpa perebutan sabuk juara. Duel Mike Tyson vs Roy...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...

KPK Layangkan Surat Panggilan kepada AHM

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan kepada tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus. Surat tersebut dikirim KPK kepada AHM dan Zainal Mus...