Hiri Dideklarasikan Sebagai Pulau Layak Anak Pertama di Indonesia

TERNATE,Beritamalut.co-Salah satu Kecamatan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yakni Pulau Hiri berkomitmen untuk pencanangan menuju Pulau Layak Anak yang berlangsung, Sabtu (25/8/2018) di Pulau Hiri.

Jika biasanya disebut dengan kabupaten/kota Layak Anak, sebuah inovasi dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Ternate yang menginisiasi Pulau Layak Anak ini.

Deklarasi Pulau Hiri ini dihadiri pula oleh Walikota Ternate, Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H, M.M, Wakil Walikota Ternate, H. Abdullah Tahir, SH, Kepala Bank Indonesia Cabang Ternate, Dwi Tugas Waluyanto dan Kepala Dinas PPPA Kota Ternate, Dra. Hadijah Tubuya, M.si. Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sebuah pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak tertuang dalam amanat konstitusi sejak pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Dengan meratifikasi konvensi tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi semua hak anak, melindungi anak, dan menghargai pandangan anak. Jumlah anak di Indonesa telah mencapai 34% dari seluruh penduduk atau sekitar 87 juta anak, maka sangat jelas bahwa anak merupakan potensi dan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya.

“Pencanangan Pulau Layak Anak merupakan yang pertama kali di Indonesia. Ini merupakan sebuah momentum bagi Kota Ternate untuk dapat memotivasi kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara untuk melakukan hal yang sama. Kemarin Kota Ternate baru saja mendapatkan penghargaan Pratama, saya harap kedepannya keberhasilan yang dicapai dapat terus meningkat ke tingkatan Madya, Nindya, Utama, dan kelak bisa mencapai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),” ujar Menteri Yohana dalam sambutannya pada acara Deklarasi Pulau Hiri menuju Pulau Layak Anak, Pulau Hiri, Kota Ternate.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA), Lenny N Rosalin menambahkan, untuk menjadi KLA tidaklah mudah setiap kabupaten/kota yang mendeklarasikan diri menuju Layak Anak, harus memenuhi 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Secara garis besar tercermin dalam 5 klaster hak anak, yakni (1) Hak sipil dan kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan (5) Perlindungan Khusus bagi 15 kategori anak.

Selain itu, peran semua pihak mulai dari pemerintah, pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, akademisi, media massa, dunia usaha dan seluruh warga masyarakat akan berdampak besar bagi keberhasilan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia.

Senada disampaikan Walikota Ternate Dr. H. Burhan Abdurahman bahwa untuk mencapai predikat sebagai Pulau Layak Anak dibutuhkan kerja keras dan bukan hal yang mudah, namun kami telah berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut.

“Harapannya Kemen PPPA melalui Ibu Menteri dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami untuk mensinergikan langkah dalam percepatan Pulau Hiri sebagai Pulau Layak Anak,” kata Burhan.

Setelah itu, menutup kunjungannya di Pulau Hiri Menteri Yohana di dampingi oleh Walikota Ternate, Burhan Abdurahman dan Deputi TKA, Lenny N Rosalin beserta jajaran melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi beberapa stand kerajinan hasil olahan ikan dari Ibu-ibu Pulau Hiri, Mengunjungi BI Corner Pulau Hiri serta mengunjungi kegiatan menggambar mural bersama Forum Anak. (mn)

- Advertisement -

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Tim SAR Terus Lakukan Pencarian Terhadap Kakek yang Terseret Arus Sungai

TOBELO, Beritamalut.co - Pencarian yang dilakukan tim SAR Gabungan terhadap Kelion Batidji (70 tahun), warga asal Desa Duma, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara...

Matahari Department Store Akan Tutup 6 Gerai Menjelang Akhir 2020 Ini

Jakarta - Perusahaan retail PT Matahari Department Store Tbk. akan menutup sejumlah gerainya di sejumlah lokasi menjelang akhir tahun 2020. Dalam laporannya ke Bursa Efek Indonesia pada...

PKS Ganti Lambang Partai, Tak Lagi Pakai Unsur Ka’bah

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meluncurkan lambang atau logo baru di kepengurusan baru periode 2020-2025. Selain logo, mars dan hymne partai juga berubah. Sekretaris...

Balai Arkeologi Maluku Ungkap Sejarah Megalitik Situs Mamuya di Halut

HALMAHERA - Balai Arkeologi Maluku mengungkap jejak sejarah megalitik di Situs Mamuya, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Kegiatan tersebut diadakan Rumah peradaban berlangsung secara...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...

KPK Layangkan Surat Panggilan kepada AHM

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan kepada tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus. Surat tersebut dikirim KPK kepada AHM dan Zainal Mus...