FKUB & GP Ansor Malut Menolak Hastag #2019 Ganti Presiden

TERNATE,Beritamalut.co-Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Gerakan Pemuda (GP Ansor) yang turun bersama Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) menggelar deklarasi bertajuk “2019 Tetap Basudara” di Restoran Floridas Kota Ternate, Selasa (4/9/2018).

Ketua FKUD Malut Adhan Mahmud mengatakan, deklarasi ini bertujuan untuk mengedepankan persoalan kedamaian dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kita tidak punya kepentingan politis terkait dengan 2019, kepentingan kita hanya kenyamanan, kedamaian dan kerukunan masyarakat kita di bumi Maluku Utara,” kata Adhan Mahmud usai deklarasi.

Namun disisi lain Dia mempertanyakan kenapa harus menggunakan hastag #2019 ganti presiden, bukan yang lain misalnya #2019 Prabowo Presiden Ku atau #2019 Jokowi Presidenku.

Ini katanya jelas akan menimbulkan multi tafsir di masyarakat, apalagi deklarasi tagar 2019 ganti presiden di beberapa daerah terjadi insiden pembubaran secara paksa.

“Sudah jelas saat ini bahwa ada dua calon presiden kita yakni: Prabowo Subianto dan Joko Widodo, kenapa harus munculkan tagar 2019 ganti presiden, kenapa tidak langsung saja misalkan 2019 Prabowo Presiden Ku atau 2019 Jokowi Presidenku, jadi asumsi masyarakat juga jelas,” katanya lagi.

Tagar 2019 Ganti Presiden katanya multi tafsir, dan ini artinya mengganti sistem, apakah itu akan diganti dengan sistem presidensial ataukah sistem khilafah.

“Jadi harus jelas jangan kemudian masyarakat disuguhkan dengan sesuatu membingungkan,” katanya.

Adapun isi deklarasi atau pernyataan sikap yang dibacakan secara bersamaan yaitu:

1. Mendeklarasikan bahwa tahun 2019 kita tetap basudara
2. Menolak dan mengutuk seluruh aktifitas propaganda dan gerakan perang tagar di NKRI terutama Provinsi Maluku Utara yang berbentuk provokasi, menghasut dan memecah belah yang mengakibatkan perpecahan terhadap seluruh anak bangsa.
3. Kerukunan umat beragama berkomitmen untuk menjaga kerukunan dan keutuhan NKRI terutama di wilayah Provinsi Maluku Utara. Serta menolak segala kelompok dan faham yang berkedok deklarasi tagar yang ingin dan hendak mengganti sistem pemerintahan yang ada di NKRI.
4. Mendesak aparat kepolisian untuk menindak secara tegas organisasi atau perseorangan yang menyebarkan perang tagar berisi provokasi politik yang nantinya akan memecah belah masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara. (Lia)