MOROTAI,Beritamalut.co-Aksi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Morotai kini sampai di telinga Staf Wakil Presiden dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Yakmil Abdul Karim, salah satu ASN Pemkab Morotai di depan kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (22/11/2018) mengaku dirinya di telepone langsung oleh Staf Wakil Presiden dan Staf Kemendagri RI.
Dimana percakapan itu katanya, staf wapres sudah mengkonfirmasikan ke aksi itu ke Bupati Morotai Benny Laos, namun dijawab bupati bahwa aksi itu bukanlah aksi murni ASN.
“Mereka sudah konfirmasi ke bupati soal aksi ini, tapi dijawab oleh bupati bahwa bahwa itu bukan pegawai (PNS) tapi hanya pegawai honorer yang berpakaian PNS dan tidak ada pejabat yang melakukan aksi, kemudian yang di nonjob dan di mutasi itu hanya pegawai yang malas,” katanya.
“Bupati juga mengaku bahwa masyarakat yang ikut demo itu hanya masyarakat yang lawan politik pada saat Pilkada kemarin, dan untuk Anggota DPRD yang mendukung aksi itu hanya dari PKS tidak ada dari partai lain,” katanya lagi.
Sementara itu kepada staf wapres, Yakmil menjelaskan bahwa aksi unjukrasa tersebut adalah murni aksi ASN dan tidak ada tendensi politik sedikit pun.
“Jadi pada saat saya ditanya, jawab saya, peserta yang demo itu adalah PNS yang ada jabatan, bahkan saya juga menjelaskan bahwa saya juga PNS pejabat eselon III dan saya juga sampaikan bahwa Asisten I juga Ikut dalam aksi itu, dan yang memberikan orasi itu kita dari PNS. Kemudian yang dimutasi dan dinonjob itu bukan karena malas, tapi karena hanya terlambat menjemput tamu,” kata Yakmil kepada Staf Wapres.
“Saya juga sampaikan bukan hanya satu anggota DPRD dari Partai PKS saja yang melawan Benny Laos, tetapi ada 4 fraksi yang mendukung, yang terdiri dari PKS, PPP, Demokrat dan Golkar. Itu sikap mereka pada saat hearing di kantor DPRD,” sambungnya.
Yakmil menambahkan, bahwa pernyataan bupati yang mengatakan hanya masyarakat yang lawan politiknya yang ikut demo adalah pernyataan yang keliru, sebab dalam aksi itu, yang ikut adalah masyarakat secara kolektif bukan atas dasar lawan politiknya.
“Pilkada saya ketua Tim keamanan, tetapi karena kebijakan yang dia (bupati) ambil tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, jadi saya pikir-pikir bahwa kita harus mengambil sikap, sebab sejak saya pikir-pikir juga jika kita diam dengan kebijakan bupati ini maka Morotai kedepan akan hancur, kebetulan juga dengan adanya informasi penistaan agama, maka itu saya lebih bersikap keras bahwa pak bupati harus ditolak, jadi dengan adanya isu ini Pak Bupati sudah tidak bisa lagi dipakai di Morotai,” tegasnya.(Ia)
