SOFIFI,Beritamalut.co-Demonstrasi menuntut kenaikan harga kopra terus berlanjut. Kali ini, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Anak Tani Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Malut, Gosale Puncak, Senin (26/11/2018).
Aksi yang sama juga dilakukan ribuan mahasiswa di Kota Ternate, dengan tuntutan yang sama yaitu meminta pemprov segera mengambil langkah kongkrit untuk menstabilkan harga kopra. Pasalnya, hal itu berdampak pada perekonomian 238.000 petani kopra di Maluku Utara.
“Aliansi Anak Tani Maluku Utara meminta pemerintah selamatkan 238.000 petani kopra di Maluku Utara,” kata Korlap Ibrahim Yakub membacakan tuntutan aksi dihadapan Wagub M Natsir Thaib di halaman kantor gubernur.
Menurutnya, kebijakan ideal penyertaan modal dari masing-masing pemerintah kabupaten kota sebesar Rp 10 miliar, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Rp 20 miliar.
“Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara segera mungkin menstabilkan harga kopra dan selamatkan Petani Kopra Maluku Utara,”katanya.
Selain itu, Aliansi Anak Tani juga juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera mengambil peran legislatif, yakni membuat Perda tentang penyertaan modal.
“DPRD Povinsi segera menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal untuk pembelian hasil pertanian (kopra, pala, dan cengkeh), dalam menselerasikan pada peraturan Kementerian Perdagangan No.27/M-DAG/PER/5/2017,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil advokasi yang dilakukan oleh AAN menemukan harga kopra di beberapa tengkulak cukup memprihatinkan. Bagaimana tidak, harga kopra di Maluku Utara, khususnya kota Ternate berbanding jauh dengan harga di Surabaya dan dan Manado.
Sementara, aksi mahasiswa yang dilakukan di landmark dan kediaman gubernur di Ternate menagih janji pemprov untuk menaikkan harga kopra serta membuat rancangan peraturan daerah yang mengatur komoditas unggulan di Malut seperti cengkih, pala dan kopra.
Usai berorasi di depan kantor gubernur, massa aksi kemudian melakukan hearing terbuka dengan Wakil Gubernur Malut, M Natsir Thaib di halaman kantor Gubernur Malut.
Usai hearing, massa aksi kemudian membubarkan diri di depan kantor gubernur.
Sedangkan aksi mahasiswa di depan kediaman gubernur di Ternate, massa aksi hearing terbuka dengan sekda Malut Muabdin Hi. Rajab.
Wagub mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan bupati dan walikota se Malut yang berlangsung pagi hingga siang tadi, memutuskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk menstabilkan harga kopra di pasaran.
Selain itu, kerja satgas pangan akan lebih diperluas dalam rangka memutus mata rantai adanya permainan harga kopra di pasaran.
“Dalam waktu dekat juga tim provinsi dan kabupaten kota akan mengunjungi pabrik pengolah kopra di Bitung dan Surabaya untuk memastikan harga kopra di pabrik serta mencari solusi untuk menstabilkan harga kopra di Maluku Utara,” katanya.
Sementara untuk jangka panjang, direncanakan 2019 mendatang akan dibangun industri terpadu pengolahan kelapa di Kabupaten Halmahera Utara serta Kabupaten Halmahera Barat.
“Tadi tim kita sedang merumuskan untuk mengambil langkah-langkah seperti bantuan bagaimana menstabilkan harga kopra. Kita sesuaikan dengan regulasi yang ada. Sehingga semua berjalan sesuai koridor aturan yang ada,” ujarnya.
“Dalam waktu dekat juga, tim Provinsi dan tim khusus akan mengadakan pengawasan yang ketat mengenai tata niaga kopra. Supaya jangan sampai timbul masalah seperti yang kita lihat sekarang ini,” ujarnya lagi.
Hal senada disampaikan Sekda Muabdin di depan massa aksi di depan kediaman gubernur. Namun tanggapan wagub maupun sekda tidak membuat massa aksi merasa puas karena yang diminta yaitu menagih janji untuk menaikkan harga kopra mulai Senin tadi. (Ia/jl)
