TERNATE,Beritamalut.co – Ratusan warga desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, melakukan pemboikotan diruas jalan menuju PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Tanjung Ulie.
Aksi pemboikotan jalan tersebut merupakan kecaman masyarakat desa Lelilef Sawai terkait dengan pembayaran lahan yang hingga kini belum dibayarkan pihak perusahaan.
“PT IWIP seharusnya, tuntaskan dulu lahan warga hingga, lahan warga harus terbayar semua, setelah itu dilanjutkan aktifitas pembongkaran lahan, jangan lahan belum dibayar, aktivitas pembongkaran sudah jalan, nah ini kan salah besar,” kata Ifan salah satu warga saat ditemui Sabtu (18/5/2019).
Ia mengatakan, melalui aksi ini warga menuntut agar lahan mereka yang sudah terukur dan berakte notaris harus segera dilakukan pembayaran, jika tidak tuntaskan pembayaran maka aksi pemboikotan jalan ini akan terus dilakukan.
Menanggapi hal itu, negosiasi pun dilakukan oleh pihak perusahaan yang melibatkan pihak pemerintah Kecamatan Weda Tengah bersama pihak aparat keamanan dan masyarakat Desa Lellilef Sawai.
Dalam negosiasi itu, disepakati bersama dengan membuat surat pernyataan karena pihak perusahaan siap membayar lahan pada tanggal 21 Mei 2019.
“Aksi pemboikotan di jalur PT IWIP merupakan kesalapahaman pembayaran lahan, dan kami sudah melakukan pertemuan dengan warga dan sudah membuat kesepakatan bahwa pembayaran akan kami lakukan pada 21 Mei 2019 dan semua pihak setuju,” kata Direktur PT Iwib, Scott ye saat dikonfirmasi usai mengelar buka puasa bersama dengan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, bersama panti jompo di Grand Dafam Hotel Ternate, Sabtu (18/5/2019).
“Dengan demikian sudah tidak ada masalah, kami berjanji akan kami bayar sesuai kesepakatan jatuh tempo pembayaran,” katanya lagi.
Untuk melakukan pembayaran katanya, pihaknya membutuhkan persetujuan, dan sejauh ini ada sekitar 100 hektar yang belum dibayar.
Disinggung nilai total dan pembayaran per meter, ia mengaku lupa.
“Total anggaran untuk membayar lahan warga kami sudah lupa, untuk ukuran per meter lahan yang kami bayar ke warga kami sudah lupa,” ujarnya. (As)
