Manifestasi Kesadaran Politik
Masdar Hi. Ahmad
(Ketua DPK KNPI Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan)
POLITIK adalah klasik. Pada pandangan klasik mengemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memilki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebenaran dan kebahagiaan. Pandangan klasik dianggap kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai general will, will of all atau kepentingan mayoritas. (ARISTOTELES)
Dari konsep dia atas maka sebagai dasar untuk berpolitik tidak hanya semata-mata mengendepankan kekuasaan namun lebih pada nilai-nilai moral dan penerapan pendidikan politik, Sebab politik mampuh memenuhi kepentingan masayarakat secara umum.
1. Etika Moral Politik
Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahasa prinsip-prinsip moralitas politik. Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk.
dalam pandangan soal Etika politik adalah prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai bentuk asusila, tata sopan santun dalam pergaulan politik.
Pada dasarnya etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Untuk itu, etika politik berusaha membantu masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata.
Menurut Yahya A. Muhaimin, kehidupan demokratis paling tidak memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati dan memerlukan penerapan etika politik, termasuk disini ialah nilai-nilai budaya yang tertanam pada warga masyarakat. Aturan dan norma-norma ini berada pada posisi sentral untuk bisa menyelesaikan pertentangan dan konflik kepentingan antar warga negara
Etika politik, memang tidak dapat menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara, etika politik tidak berada ditingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak dapat menyaingi suatu ideologi negara.
Tetapi etika politik dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara kedalam realitas politik yang nyata, misalnya dengan merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar etis kerakyatan, bagaimana kekuasaan harus ditangani dan sebagainya.
Dalam pandangan inilah seharusnya menjadi tujuan penting para pemangku kepentingan untuk lebih cerdas memberikan pendidikan politik kepada masyarat terutama pada nilai-nilai etika Dan sopan santun
Berkaca pada momentum politik saat-saat ini,Persaingan kekuasan menjadi perebutan dalam kanca politik, nilai moral bukan lagi dasar , bukan Lagi tujuan para politukus, namun nilai kecuranganlah di utamakan, sejatinya kita sebagai masyarakat harus lebih paham dalam konteks politik, jangan hanya jadi wayang dalam kepentingan.
2. Pendidikan Politik
Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.
Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa.
Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.
Dari tahun ke tahun Undang-Undang Pemilu diubah dengan tujuan untuk lebih memperkuat dan memperketat . ASAS JURDIL dan LUBER menjadi penting dalam UU Pemilu, bahkan terbuka secara umum untuk diketahui, agar supaya masyarakat lebih memahami apa pemilu, namun kesadaran masyarakat belum lagi ada, kenapa demikian, ini disebabkan Karena para politisi tidak mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat
Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodohi atau diberikan janji–janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk.
Dalam penerapan pendidikan, masyarakat harus mampuh mementukan mana yang baik diantara yang terbaik, jangan hanya ikut-ikutan dalam menentukan hak politiknya, sebab sukses dan tidaknya sebuah demokrasi ada di tangan rakyat.
Sering kali masyarakat terhipnotis dengan Politik transaksional, politik indentitas dan politik penindasan, inilah harus kita benahi bersama-sama. Gaya inilah yang perlu dimusnahkan. Sudah cukup para pengangku politik membodohi dan mengadu domba.
Oleh karena itu, memilih bukan kesadaran sendiri, tetapi mengikuti pilihan tokohnya.Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung.
Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.
Menurut pandangan saya, pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis. Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia.
3. Politik Budaya
Budaya politik ini merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Sansekerta dan bahasa Yunani. Kata “budaya” berasal dari bahasa Sanskerta “budhayah” yang berarti akal. Sedangkan politik merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu polis dan teta yang berarti kota atau negara. Jadi, budaya politik dapat diartikan sebagai suatu landasan akal dari suatu negara.
Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.
Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
Alan R. Ball (1963) berpendapat bahwa budaya politik adalah suatu susunan pemikiran yang mencakup tentang sikap, emosi, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat yang berkaitan dengan sistem dan isu-isu politik.
Lary Diamond (2003) menjelaskan bahwa budaya politik merupakan sebuah sikap, nilai-nilai, gagasan pokok, sentimen, keyakinan, dan evaluasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam sistem politik pada masing-masing negara. Peran masyarakat atau peran individual sangat berpengaruh dan sistem politik tersebut.
Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews (2000) mengemukakan pendapat tentang budaya politik sebagai suatu sikap dan orientasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan negara dan segala sistem politiknya.
Dari beberapa pandangan tentang budaya politik menurut para ahli tersebut, dapat disederhanakan bahwa budaya politik merupakan sebuah sikap, ide-ide, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh warga masyarakat dalam suatu negara pada sistem politik pemerintahan beserta dengan isu-isu politiknya.
Karakteristik pemilih yang ada saat ini adalah beragam, ada pemilih yang pragmatis, pemilih rasional dan pemilih tradisional, budaya pragmatis lebih mengarah pada politik keuntungan, politik Mobilisasi dan transaksional, jika dilihat dari pemilih rasional pemilih yang lebih mengedepankan rasa keadilan dan rasa bertanggung jawab, pemilih rasional juga rata-rata lebih pada lihat, kenal dan paham atas apa yang disampaikan, sehingga menentukan pilihannya sesuai dengan pilihan hati bukan keterpaksaan, beda lagi dengan pemilih tradisional, inilah budaya-budaya yang sering terjadi di sekitar kita, dan bahkan masih kental dilihat.
Pemilih tradisional ini bermacam-macam karakter yaitu lebih pada pemahaman politik tukar guling atau barter, politik acuh tahu, politik pasif, politik masa bodoh dan politik ikut-ikutan. Dari berbagai macam budaya politik maka sebagai pemilih yang cerdas lebih paham soal mekanisme memilih dalam politik, sehingga budaya-budaya politik yang sangat merugikan pemikiran masayarakat tidak harus lagi terjadi, politik pragmatis dan tradisional bukalah pilihan terbaik untuk di lakukan, harus lebih mengedepankan politik rasional agar negara atau daerah kita tercitpa pemimpin yang berkualitas. Sungguh sanga di takutkan jika budaya politik yang buruk sering merasuki pemikiran masyarakat, harus di lawan dan memberikan pemahman yang baik.
Dalam pemikiran Almond dan Verba pengertian Budaya Politik merupakan sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
Jika dianulirkan maka budaya politik ini sangat begitu dominan di negara Indonesia, berbagai macam faktor politik, salah satunya adalah penulis sampaikan di atas, yaitu pemilih pragmatis, tradisional dan rasional, budaya inilah yang sangat begitu pengaruh di kalangan masyarakat. Sehingga pada akhirnya domokrasi di Indonesia tidak baik.
Penulis berkeinginan adalah gaya politik kita harus diubah mind set berfikir, kadang kita terjebak pada pemahaman politik itu seni, politik itu pola dan tak tik, tak tik meraih kemengan dengan cara yang curang dan tak beradab, seni dalam memainkan peran yang bernuansa provokator, budaya-budaya inilah yang perlu dimusnahkan sejak dini, jangan biarkan virus ini merajalela mengausai jantung demokrasi. Perlu di garis bawahi bahwa, politik tak selamanya buruk, politik itu suci jika dipadukan antara pemahaman pendidikan politik dan etika politik.
Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasak-kusuk elit berebut kekuasaan.
Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal, untuk arungi medan politik yang terjal. (NAJWA SIHAB)
SALAM DEMOKRASI SEHAT
