Sosialisasi UU Nomor 10, Ini Pesan Bawaslu Malut untuk Balon dan ASN

JAILOLO,Beritamalut.co-Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan sosialisasi UU Nomor 10 Tahun 2016 bersama organisasi kepemudaan (OKP), tokoh agama (toga) serta tokoh masyarakat (toma) se-Kabupaten Halmahera Barat, Rabu (27/11/2019).

Acara yang dilaksanakan di hotel Dehok Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo itu turut dihadiri ketua Bawaslu Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin serta anggota partai politik.

Ketua Bawaslu Alwi Ahmad, pada kesempatan itu menyampaikan, maksud tujuan dalam sosialisasi UU Nomor 10 Tahun 2016 ini agar semua dapat memahami proses pilkada tahun 2020 mendatang sehingga nantinya dapat berjalan dengan lancar, dan semua terhindar dari masalah pelanggaran yang sudah ditetapkan UU pilkada.

“Ada juga Tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dikawal oleh Bawaslu seperti pemutahiran data para pemilih kabupaten Halbar,” katanya.

Sementara Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin berharap dalam forum tersebut dapat mengawasi jalannya pilkada 2020 yang masih memakai UU 2016.

Dalam UU 2016 itu juga katanya diatur bahwa bagi pejabat publik jika mau mengikuti pemilu kepala daerah maka harus melakukan pengajuan surat pengunduran diri.

“Waktu pilkada nanti kita mempersingkat waktu menjadi 71 hari, agar proses pilkada tidak diperbelit-belit dalam rangka menjauhi pelanggaran, dan bagi balon yang sudah ditetapkan unsur pidana, atau sudah tersangka, narapidana seperti korupsi, pemerkosaan, maka balon tersebut tidak bisa mengikuti jalannya pilkada,” katanya.

Muksin juga menambahkan, bahwa ada aturan-aturan yang sudah diatur didalam Permendagri dan Bawaslu sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan pemilu.

Adapun sangsi-sangsi yang sudah di atur dan tidak boleh melangarnya seperti, politik mahar tidak diperbolehkan memberikan, suap kepada pemilih, juga calon kepala daerah agar tidak memberikan uang kepada partai pengusung maupun sebaliknya partai tidak bisa meminta uang/mahar kepada calon kepala daerah.

“Jika ditemukan maka partai tersebut akan diberikan saksi yang sudah di atur oleh UU yang berlaku,” cetusnya.

Muksin juga mengingatkan para balon agar menghindari penerimaan sumbangan dana yang bersumber dari luar negara asing/dana tidak jelas, jangan sekali-kali menerapkan politik uang.

Dia juga mengajak semua pihak bersama-sama Bawaslu dapat mengawal terjadinya politik uang dan jika ditemukan hal seperti itu, maka Bawaslu akan kenakan sangsi penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta kepada pemberi juga kepada balon dapat di ancam diskualifikasi.

Muksin berharap bagi pejabat publik ASN dan lain-lain, agar tidak ikut sertakan dalam momentum pilkada yang bersifat kampanye yang dapat merugikan orang lain,

“Jika ditemukan hal seperti ini kami Bawaslu akan merekomendasikan kepada ASN agar mengusut tuntas hal tersebut agar dikenakan sangsi. Bawaslu akan mulai menerapkan aturan dari tgl 8 Februari bagi ASN, pejabat publik, agar tidak lagi melakukan kampanye yang dapat merugikan balon lain,” ujarnya. (tox)

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

30 Nama Bayi Laki-laki Islami dari Afganistan Beserta Artinya

JAKARTA - Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan orang tua saat memilih nama bayi. Tapi apapun pertimbangannya, pastikan nama bayi yang kita pilih memiliki...

Fadli Zon Usulkan Sumatera Barat Ganti Nama Jadi Provinsi Minangkabau

JAKARTA - Polemik mengenai diskursus 'semoga Sumbar jadi negara Pancasila' sepertinya belum selesai. Anggota DPR sekaligus Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Fadli Zon, kini...

APMS Soroti Klaim Keberhasilan Slamet Selama Jabat Kepala Inspektorat Halsel

LABUHA, Beritamalut.co - Aliansi Pemuda Mahasiswa Saketa (APMS) menyoroti pernyataan sikap Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Slamet AK, yang mengundurkan diri dari jabatannya. Koordinator APMS,...

Besok, KPU Kota Ternate Lakukan Pengundian Nomor Urut Paslon

TERNATE, Beritamalut.co - Kamis (24/9/2020) besok, KPU Kota Ternate jadwalkan penarikan nomor urut bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate di...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

KPK Layangkan Surat Panggilan kepada AHM

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan kepada tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus. Surat tersebut dikirim KPK kepada AHM dan Zainal Mus...

Gara-gara Investasi Bodong, Rumah Astrid Jadi Sasaran Amukan Warga

TERNATE,Beritamalut.co-Puluhan ibu-ibu yang menjadi korban dugaan investasi bodong, Rabu (7/3/2018) sore tadi kembali mendatangi kediaman pemilik investasi, Astrid Fitriyanti Pakaya di Kelurahan Kalumata. Kedatangan mereka kembali...

Astrid Didakwa Kelola Uang Investasi Total Rp 6 Miliar Lebih

TERNATE,Beritamalut.co-Pengadilan Negeri (PN) Ternate menggelar sidang perdana perkara dugaan investasi bodong CV. Ubay Jaya dengan terdakwa atas nama Astrid Fitriyani Pakaya alias Astrid, Rabu...