Wagub Terima LHP 2019 dari BPK, Ini Hasilnya

TERNATE,Beritamalut.co – Wakil Gubernur Maluku Utara Ir. M. Al Yasin Ali, Jumat (6/12/2019) tadi, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja semester II tahun 2019, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.

Kepala Perwakilan BPK Malut, M. Ali Asyhar, dalam laporannya mengatakan bahwa saat ini BPK Malut pada semester II tahun 2019 telah melakukan pemeriksaan kinerja pada 5 (lima) pemerintah daerah yaitu, Pemprov Malut, Pemkab Halmahera Tengah, Pemkab Kepulauan Sula, Pemkab Pulau Morotai dan Pemkab Halmahera Timur.

“Tujuan dari pemeriksaan ini untuk menilai efektifitas pengelolaan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia,” kata Kepala BPK Perwakilan Malut sebagaimana dikutip dalam releasnya.

Dirinya menjelaskan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan bidang pendidikan pada Pemprov Malut dan Pemkab Halmahera Tengah menyimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam wujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 tahun untuk TA. 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 tidak efektif.

Sementara simpulan pemeriksaan atas pengelolaan bidang kesehatan pada Kabupaten Pulau Morotai menyimpulkan Pemkab Pulau Morotai telah cukup efektif dalam mengelola dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019.

Untuk simpulan pemeriksaan atas pengelolaan bidang kesehatan pada Pemkab Kepulauan Sula, BPK menyimpulkan kurang efektif, dan untuk pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemkab Halmahera Timur, BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan-permasalahan  yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah.

“Kepada para pimpinan daerah diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana dimuat dalam LHP,” pintanya.

Dirinya melanjutkan, sesuai pasal 20 UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Malut.

“Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Malut disampaikan kepada BPK Perwakilan Malut paling lambat 60 hari sejak laporan diterima. Dan untuk pejabat yang tidak menindaklanjuti dapat dikenakan sanksi,” ucapnya.

Wakil Gubernur dalam sambutan singkatnya mengatakan, apa yang telah disampaikan kepala BPK Perwakilan Malut itu, merupakan suatu pekerjaan rumah buat kita (pemerintah daerah) secara keseluruhan untuk dapat menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan tersebut.

“Khusus untuk Pemprov Malut, terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan jaminan mutu pendidikan yang tidak efektif tersebut, kami akan berupaya untuk membenahinya,” ungkap Wagub.

Wagub juga menyentil soal banyaknya aset daerah yang belum di data dengan baik, sehingga itu menjadi temuan dari BPK Perwakilan Malut.

“Masih beberapa daerah yang belum mendapat opini WTP. Olehnya itu kami berharap kedepannya semua Pemda lebih baik lagi dalam mengelola keuangan, sehingga secara keseluruhan daerah Malut mendapat WTP, agar bisa mendapat dana insentif dari hasil WTP tersebut,” ujarnya.

Dirinya bahkan memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK Perwakilan Malut yang telah melakukan tugas dan fungsinya secara baik.

Acara penyerahan LHP yang berlangsung dilantai II aula kantor BPK Perwakilan Malut itu, tampak dihadiri oleh Wagub Malut M. Al Yasin Ali, Kepala BPK Perwakilan Malut M. Ali Asyhar,  Wakil Ketua DPRD Malut Rahmi Husen, Bupati Haltim Muh Din, Wabup Halteng Abdurahim Odeyani, Sekda Sula dan para tamu undangan lainnya. (mn)

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

30 Nama Bayi Laki-laki Islami dari Afganistan Beserta Artinya

JAKARTA - Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan orang tua saat memilih nama bayi. Tapi apapun pertimbangannya, pastikan nama bayi yang kita pilih memiliki...

Fadli Zon Usulkan Sumatera Barat Ganti Nama Jadi Provinsi Minangkabau

JAKARTA - Polemik mengenai diskursus 'semoga Sumbar jadi negara Pancasila' sepertinya belum selesai. Anggota DPR sekaligus Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Fadli Zon, kini...

APMS Soroti Klaim Keberhasilan Slamet Selama Jabat Kepala Inspektorat Halsel

LABUHA, Beritamalut.co - Aliansi Pemuda Mahasiswa Saketa (APMS) menyoroti pernyataan sikap Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Slamet AK, yang mengundurkan diri dari jabatannya. Koordinator APMS,...

Besok, KPU Kota Ternate Lakukan Pengundian Nomor Urut Paslon

TERNATE, Beritamalut.co - Kamis (24/9/2020) besok, KPU Kota Ternate jadwalkan penarikan nomor urut bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate di...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

KPK Layangkan Surat Panggilan kepada AHM

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan kepada tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus. Surat tersebut dikirim KPK kepada AHM dan Zainal Mus...

Gara-gara Investasi Bodong, Rumah Astrid Jadi Sasaran Amukan Warga

TERNATE,Beritamalut.co-Puluhan ibu-ibu yang menjadi korban dugaan investasi bodong, Rabu (7/3/2018) sore tadi kembali mendatangi kediaman pemilik investasi, Astrid Fitriyanti Pakaya di Kelurahan Kalumata. Kedatangan mereka kembali...

Astrid Didakwa Kelola Uang Investasi Total Rp 6 Miliar Lebih

TERNATE,Beritamalut.co-Pengadilan Negeri (PN) Ternate menggelar sidang perdana perkara dugaan investasi bodong CV. Ubay Jaya dengan terdakwa atas nama Astrid Fitriyani Pakaya alias Astrid, Rabu...