LONCENG PEMBUKA TAHUN, UNTUK HUMAS DAN PROTOKOL PEMDA HALTENG
Oleh: Faizal Ikbal
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
TINDAKAN penghapusan pendapat serta mengeluarkan user Facebook di akun resmi facebook milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang dikelola Bagian Kehumasan dan Protokol merupakan aksi tidak terpuji sekaligus tidak menghargai martabat demokrasi yang kian lama di anut bangsa ini.
Sekedar diketahui, akun (Group Publik) Facebook resmi milik Pemda Halteng itu telah menjaring anggota kurang lebih sebanyak 4. 883 akun Facebook yang didalamnya berhimpun Akun FB bupati (@Elang Halmahera), Wakil Bupati (@Abd Rahim), SKPD lingkup pemerintah, anggota DPRD Halteng, Mahasiswa dan masyarakat.
Facebook Group itu, dibuat sebagai inisiatif Pemerintah untuk mewadahi komunikasi publik yang tersalurkan, mulai dari obrolan publik tentang Counter Public Policy dan juga Repost Keberhasilan Rezim Kepemimpinan Elang-Rahim.
Keadaan ini, merepresentasikan Transformasi pesat dalam Mass Communication (komunikasi Massa) yang oleh Blumler dan Kavanagh, mengistilahkan sebagai era kumunculan komunikasi politik generasi ketiga. Generasi pertama mengandalkan kekuatan Face-to-Face internal. Generasi kedua dengan mengandalkan kekuatan media arus utama (Mainstream) misalnya Tv, koran, radio, majalah dan sebagainya.
Tiba di generasi ketiga mengandalkan kekuatan interaksivitas dan multimedia yang tentu menegaskan bahwa orang saling bertukar pikiran atau bertautan tidak harus bertemu secara fisik, dari sinilah sering muncul istilah populer, era New Media (media baru).
Sebagai ruang publik baru (new public sphere) yang memanfaatkan trend web 2.0 yang memperbaharui kelemahan awal web 1.0 dalam konteks menyebarluaskan pesan yang lebih interaktif. Dengan mendukungnya kecanggihan teknologi misalnya bulletin board system (BBSs) Text Chat, multiuser domain or dungeon (MUDs) Graphical Worlds, telah memberikan khazanah komunikasi yang statis ke lebih dinamis (baca: Gun-Gun Heryanto: Problematika Komunikasi Politik. Hal:78-79).
Dalam perspektif tersebut menghendaki pengguna Facebook (Netizen) yang teringklude dalam Group Facebook Humas dan Protokol Halteng untuk menyampaikan unek-uneknya tentang perkembangan dan situasi halmahera tengan lewat laman facebook @humas dan Prokol sebagai upaya dedikasi moral, entah itu posisi pengontrol, subsidi ide atau Pressure Group.
Aksi sortir-menyortir (memilih, memilah) postingan di laman FB @humas dan prokol yang ditenggarai admin akun merupakan tindakan mengkapitalisasi ruang dialektis dan juga menghimpit jantung demokrasi yang nyatanya menjadi nafas publik.
Jika perilaku tersebut berkepanjangan. Tentu, akan berakibat pada public trust (kepercayaan publik). Tentang, pemerintah yang mendiskreditkan dan mensubordinasi prinsip-prinsip percakapan masyarakat.
Seperti yang dialami akun Facebook @Andri Esau yang menulis dilaman fecebook atas kekecewaanya pada pemerintah (Dinas maupun keterwakilan) yang tidak bisa hadir di acara Symposium Kebudayaan dan kedaulatan pangan yang dihelat Mahasiswa Desa Tepeleo Kabupaten Halmahera Tengah.
Postingan tertanggal 28 Desember 2019 pukul 23:11 Wit itu, menandai Akun @humas dan prokol, menjelang pukul 00:15 Wit. Postinganya dihapus tanpa ada keterangan jelas dari keluhan mahasiswa atas kendala tidak bisa bergabung dalam acara yang cukup besar tersebut dan sebab dihapusnya postingan.
Keluhan lain juga pada pemilik akun FB @Rifki Alaudin yang membagikan tautanya di laman facebook @humas dan protokol tanggal 28 desember 2019 pukul 22:30 Wib selang waktu 50 menit kedepan postingan yang berisi tautan mengevaluasi kebijakan pemerintah Elang-Rahim Dua Periode dihapus serta dikeluarkan dari group.
Dan data terakhir yang dihimpun penulis adalah pemilik akun FB @Syahrizal Jalil yang menuliskan kesalnya pada postingan tertanggal 31 desember 2019 pukul 19: 30 Wit. kurang lebih begini: “ paling tidak kasih keterangan soal status layak dan tidak layak. Jangan main hapus itu kesanya membatasi hak demokrasi seseorang. Dan itu juga mengabaikan perintah konstitusi.”
Sejauh ini, admin akun belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk memastikan bahwa akun @humas dan protokol diretas atau dibobol.
Itu artinya, netizen atau komunitas virtual akan selalu menancapkan persepsinya pada fenomena sabotase demokrasi, dan pasti akan menggeser kesan publik soal Reputasi kepemimpinan dan eksistensi rezim yang tidak membuka gerbang komunikasi publik yang seluas-luasnya.
Kalau di pikir-pikir, benar adanya argumentasi seorang sosiolog italia Vilfredo Pareto tentang Sirkulasi Elit, yang bersifat saling tergantung (Interdependent), jadi, memang ada bagian yang saling mengikat, jika beberapa bagian tidak terhubung maka bisa berimpact ke bagian lain.
Misalnya sebagian menilai kemampuan leadership elang-Rahim baik, akan tetapi ketika kerja elit seperti yang di tunjukkan Humas dan protokoler lumpuh. Tentu, akan meninggalkan citra rezim ke publik yang tidak sedap.
Kalau ditilik lebih eksplist, sebenarnya humas dan protokol harus menjadi paltform, menjembatani mulut masyarakat ke kuping pemerintah sebagai regulator, terlepas dengan Undang-undang baku yang disandangnya.
Peran serta fungsi Humas dan protokol yang memanfaatkan media sosial, menjadi gerak komunikasi pemerintah untuk menjabarkan secara rinci antusias pemerintah daerah membangun, serta alur kebijakan-kebijakan daerah yang berhubungan dengan masyarakat.
Dan memungkinkan ada pernyataan dan pertanyaan netizen lewat akun grup pada prinsipnya harus di ladenin dengan gaya komunikasi admin akun Facebook @humas dan potokol yang kuat dengan big data pemerintah. Sehingga, terciptanya Feedbeck, yang berdampak pada pengelolaan harapan publik bukan dengan gelagat offensif.
Kenyataan ini, berpotensi menggerakkan kesadaran pemilik konten di beberapa akun facebook yang dihapus untuk mengkosolidir diri pada dunia nyata. seperti yang ditegaskan Ernest Bourman dalam teori Konvergensi Simbolik, di mana orang berinteraksi dan berbagi kesadaran bersama melalui cara pandang, ideologi maupun paradigma berpikir.
Kondisi pembuka tahun ini, harus menjadi refleksi prinsipil Humas dan Protokol untuk mereformasi kembali interaksi virtual pada akun resmi Facebook @humas dan protokol, dengan mempertegas posisi sebagai corong pemerintah daerah dan masyarakat yang berdiri di atas kaki demokrasi deliberatif yang memandang kritik bukan sebagai langkah mendelegitimasi tetapi melegitimasi pikiran. dengan begitu, barulah, tiba pada apa yang disebut sebagai pemerintahan komunikatif. (*)
