Tommy Soeharto Siap Gugat SK Berkarya Kubu Muchdi Pr

JAKARTA – Kubu Muchdi Pr mengklaim telah mendapat surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Berkarya dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Partai Berkarya kubu Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) siap menempuh jalur hukum.

Sekjen Berkarya kubu Tommy Soeharto, Priyo Budi Santoso, menyatakan pihaknya baru saja mengadakan rapat pleno menyusul kubu Muchdi Pr yang menyatakan sudah mendapat SK pengesahan Partai Berkarya. SK itu disebut membatalkan kepengurusan Berkarya di bawah pimpinan Ketum Tommy Soeharto.

“Siang tadi diadakan rapat pleno DPP yang dipimpin langsung Ketum Tommy Soeharto, juga dihadiri Ketua Wantim Titiek Soeharto, Ketua Wanhor Laksamana (Purn) Tedjo Edhy, Sekjen Priyo Budi Santoso, Bendum Neneng Tuty, para ketua DPW provinsi,” ungkap Priyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2020).

SK Kemenkum HAM Partai Berkarya yang didapat kubu Muchdi Pr dikeluarkan pada 30 Juli 2020. Surat tersebut ditandatangani oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

“Dalam rapat pleno yang dipimpin Ketum Tommy Soeharto tadi memutuskan untuk mengajukan surat klarifikasi kepada Menkum HAM atas ini semua,” sebut Priyo.

Bila SK yang diklaim kubu Muchdi Pr benar, Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto akan melayangkan gugatan ke PTUN. Selain itu, kata Priyo, kubu Tommy menyiapkan gugatan pidana.

“Jika SK itu benar, kami berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Kami berhak melakukan gugatan hukum TUN dan pidana terhadap pihak-pihak terkait,” tuturnya.

Dalam kepengurusan Berkarya kubu Muchdi, Tommy Soeharto ditempatkan pada posisi Ketua Dewan Pembina. Ada juga beberapa loyalis Tommy yang masuk kepengurusan Muchdi. Tommy disebut merasa namanya dicatut.

“Pak Tommy Soeharto juga menyampaikan amat keberatan atas pencatutan nama beliau di Dewan Pembina. Itu berpotensi mencemarkan nama baik yang bisa diproses pidana,” kata Priyo.

“Nama-nama lain seperti Neneng A Tuty, A Goesra, Tintin Hendrayani, Wartini, Dr Maria Zuraida juga menyampaikan keberatan yang sama atas dicantumkannya tanpa izin dan persetujuan,” sambung mantan pimpinan DPR RI itu.

Priyo kemudian menyinggung pemerintah terkait SK Berkarya yang diklaim pihak Muchdi Pr. SK pengesahan struktur kepengurusan Berkarya itu berlandaskan dari hasil Munaslub yang digelar kubu Muchdi pada 11-12 Juli 2020. Pihak Tommy menyatakan Munaslub tersebut ilegal dan tidak sah.

“Dibocorkannya SK Menkum HAM ini, kalau itu benar, akan menjadi ‘aib demokrasi’ pada pemerintahan ini. Atas dasar apa? Jelas-jelas Munaslub tersebut tidak sah, ilegal, dan melanggar berbagai aturan partai. AD/ART mensyaratkan persetujuan dua pertiga DPW dan DPD se-Indonesia jika mau Munaslub. Faktanya 32 DPW provinsi semuanya memberi surat mandat untuk tetap setia pada kepemimpinan Pak Tommy Soeharto,” beber Priyo.

“Demikian pula DPD kab/kota mayoritas setia pada HMP (Tommy Soeharto), bukan ke Pak Muchdi atau Pak Picunang. Jadi kalau benar disahkan SK Menkum HAM tersebut, ini menjadi janggal dan tidak masuk akal. Apakah karena ketumnya anak Pak Harto sehingga Partai Berkarya yang secara politik masih baru kencur pun harus dipinggirkan? Padahal kami tidak pernah memusuhi pemerintah. Kami mendukung dengan cara kami,” tambah dia.

Priyo juga menyebut sang ketum meminta agar para simpatisan dan kader Berkarya untuk tenang menghadapi dualisme partai. Tommy disebut ingin menyelesaikan masalah tanpa ribut-ribut.

“Kepada seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan Partai Berkarya dan para pengagum Pak Harto di mana pun berada untuk tetap tenang. Pesan Ketum kita tetap akan menyikapi secara tenang dan dewasa menghadapi ini semua,” tegas Priyo.

Seperti diketahui, Partai Berkarya pecah dan terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu Tommy Soeharto dan Muchdi Pr, yang menjadi ketua umum baru melalui Munaslub pertengahan Juli lalu. Sekjen Berkarya kubu Muchdi Pr, Badaruddin Andi Picunang, menyatakan pihaknya sudah mengantongi SK pengesahan kepengurusan pihak mereka yang membatalkan kepengurusan Ketum Tommy Soeharto.

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menerbitkan Surat Keputusan tanggal 30 Juli 2020 Nomor: M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) periode 2020-2025 dan telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 tanggal 25 April 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2017-2022,” ungkap Picunang dalam keterangan tertulis.

Picunang menegaskan SK Kemenkum HAM yang baru mengganti kepengurusan DPP Berkarya. Meski begitu, nama Tommy Soeharto tetap ada di jajaran kepengurusan Ketum Muchdi Pr, yakni sebagai Ketua Dewan Pembina.

“Perubahan mendasar adalah Ketua Umum dari Hutomo Mandala Putra ke Muchdi Purwoprandjono, Sekretaris Jenderal dari Priyo Budi Santoso kembali ke Badaruddin Andi Picunang, dan Ketua Dewan Pembina tetap, yakni Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto),” kata Picunang. (detik.com)

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Rencana Duel Mike Tyson vs Holyfield Makin Ruwet

Jakarta - Rencana duel Mike Tyson vs Evander Holyfield makin membingungkan seiring rumor duel Holyfield lawan Kevin McBride pada Juni mendatang. Dalam laporan Sports Illustrated,...

Pakai Garam Ini agar Tanaman Cabai Sehat dan Rajin Berbuah

JAKARTA - Anda yang menanam cabai di rumah tentu ingin agar tanaman cabai rajin berbuah dan tumbuh dengan sehat. Oleh sebab itu, Anda harus...

Plaza Gamalama Modern Tinggal Menunggu Pembayaran dari Rekanan untuk Input Listrik

TERNATE, Beritamalut.co - Pelaksanaan pekerjaan fisik di plaza Gamalama Modern sudah selesai 100 persen, dan sisa menginput listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) kota...

Satgas Bakal Perketat Pengawasan di Titik-titik Penjualan Takjil Buka Puasa

TERNATE, Beritamalut.co - Satuan Gugus Tugas (Satgas) penanganan dan pencegahan Covid-19 kota Ternate akan perketat pengawasan pada titik yang diijinkan berjualan takjil sepanjang bulan...

TERPOPULER

Kalimat Khusnul Khatimah atau Husnul Khatimah, yang Tepat Ya?

Jakarta - Masyarakat masih banyak yang ragu memilih kalimat antara khusnul khatimah atau husnul khatimah. Padahal, setiap kata memiliki arti yang berbeda. Biasanya, kalimat khusnul...

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...