Ternyata Ini yang jadi Kendala Pemasangan Pipa Air di Desa Pandanga, Juanga dan Wawama

DARUBA, Beritamalut.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama TNI AU, Dinas PU, dan PDAM melakukan rapat dengar pendapat terkait proyek pekerjaan penggalian pipa PDAM yang melintasi areal TNI AU yang tertunda, Kamis (3/9/2020).

Hearing itu dipimpin Ketua DPRD Rusminto Pawane, didampingi wakil ketua I Judi R. Dadana dan wakil ketua II Fahri Hairudin dan dihadiri Seluruh anggota DPRD, Sekertaris Daerah, Muhammad M. Kharie, Sekertaris PU, mewakili Danlanud Kadislog Letkol. Suhardin bersama tim Aset AU dan PDAM.

Sekretaris PU Rahman Buamona menyampaikan, proyek pipanisasi yang dikerjakan itu adalah perencanaan anggaran APBN tahun 2020 yang dikerjakan CV. Dua Anugrah awalnya. CV. Dua Anugrah telah berkoordinasi ke Dinas PU terkait pekerjaan sehingga Dinas PU telah menyurat ke TNI AU Leowattimena dilengkapi peta jaringan yang pertama kali pada 10 Juni 2020 dan surat kedua pada 24 Agustus.

Katanya yang menjadi masalah adalah belum adanya izin, tanggapan atau perintah dari TNI AU untuk bisa dilakukan pekerjaan pipanisasi ke tiga desa yaitu Desa Pandanga, Juanga, Wawama dan lokasi army dock sehingga pihak kontraktor terkendala. Sedangkan waktu atau progres pekerjaannya hampir selesai.

Sementara mewakil Danlanud Kadislog Letkol. Suhardin menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima surat tapi, sebagai tim aset TNI AU yang diamanahkan negara berjalan bertahap sesuai prosedur yang telah diatur.

“Jadi dari surat yang diterima, kami tim aset Lanud Leowattimena diskusikan dan menyurat ke komando yang lebih di atas Pangops III di Biak, kemudian Pangops III akan menyurat lagi ke Mabes I yang diketuai oleh Kasau dari Mabes barulah turun izin prinsip secara berjenjang sampai ke Lanud Leowattimena barulah diadakan perjanjian kerja sama, apakah? izin pakai atau lainya barulah bisa dikerjakan,” katanya.

Menanggapi itu, Judi R. Dadana mengatakan, kalau mendengar apa yang disampaikan ternyata administrasinya terlalu panjang karena, harus melewati berbagai tahap dan proses padahal kalau dilihat masa pekerjaan sudah hampir selesai jika tidak secepatnya maka yakin dan percaya pekerjaa ini akan terbengkalai.

Kalau melihat ke belakang katanya masyarakat tiga desa ini kesulitan memperoleh air bersih. Untuk mendapatkan air saja mereka harus mengeluarkan uang yang besar dan menunggu antrian mobil tengki.

“Jadi sangat disayangkan kalau ada kendala dengan birokrasi di TNI AU yang begitu panjang” kata Judi.

Padahal ini menyangkut dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga diharapkan TNI AU memberikan solusi agar secepatnya pekerjaan dapat dilanjutkan.

Rasmin Fabanyo menambahkan, di Desa Pandanga dan Juanga merasakan pipa masuk itu di tahun 2011 dan 2012 sejak pelaksanaan Sail. Artinya sudah ada pipa yang dipasang.

“Saya mendengar bahwa TNI AU berkewajiban menjaga Aset Negara dan yang saat ini dibuat proyek juga aset negara karena menggunakan uang Negara,” katanya.

“Karena atas negara itulah pemerintah wajib melindungi hak kesejahteraan bahkan kebahagiaan warganya. Namun, jika administrasi dan birokrasinya begitu panjang masyarakat Desa Pandanga dan Juanga sampai kapan baru bisa mendapatkan air bersih,” katanya lagi.

Jujur saja katanya Desa Pandanga dan Juanga setiap saat mengeluhkan persoalan Air bersih karena, hampir setiap minggu harus beli 100 ribu untuk memperoleh air bersih.

Semua ini katanya beralasan atas nama negara padahal kewajiban negara melindungi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat. Apalagi proyek ini khusus melayani tiga desa yang selama ini mengalami kesulitan akan air bersih sehingga kewajiban negaralah untuk menyediakan.

“Makanya dikesempatan ini kami minta kebijaksanaan karena, sudah bertahun-tahun masyarakat mengalami kesusahan sehingga mari kita gunakan hati nurani karena, ini memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat atas dasar kewajiban negara itu sendiri,” ujar Rasmin.

“Bagaimana kita mengatasnamakan Negara padahal kita terkesan menyengsarakan masyarakat untuk itu dihimbau agar disampaikan ke Danlanud agar disampaikan ke pihak terkait sehingga persoalan ini dimudahkan,” tambahnya.

Selain itu karena, ini kontrak kerja maka waktunya semakin hari semakin habis sehingga jangan kita mengedepankan ego kita masing-masing jika tidak secepatnya diselesaikan akan merugikan semua dan sampai kapan masyarakat terjamin hak-haknya.

Irwan Soleman mengatakan, bahwa TNI dimana saja berkewajiban membantu pemerintah daerah dalam pembangunan salah satunya adalah pembangunan air bersih yang saat ini dilakukan oleh Pemda melalui CV. Dua Anugrah yang secara administrasi telah dilayangkan surat oleh Pemda ke TNI AU dan Danlanud sudah menyampaikan ke pempinan yang lebih di atas.

Untuk itu karena, ini menyangkut dengan kebutuhan dasar masyarakat di tiga Desa sehingga sifat administrasi tidak mengabaikan hal normatif atau hal teknis yang disampaikan oleh TNI AU. Tetapi, perihal administrasi itu jangan berujung pada sabotase.

“Kalau dihitung-hitung kurang lebih tiga bulan hanya untuk mengurus administrasi ini sudah menjadi sesuatu yang wah dan hal-hal administratif seperti itu sudah terkesan sabutase terhadap pekerjaan untuk kepentingan umum,” pungkasnya.

“Kami menghargai apa yang disampaikan tim aset untuk melindungi dan menjaga aset di Pulau Morotai tapi, tidak harus mengabaikan apa yang menjadi kepentingan umum yang wajib di jamin oleh Negara dan sudah menjadi tugas dan fungsi kita bersama,” tambahnya.

Sementara Sekda Muhamad M. Kharie mengatakan, kehadirannya pertama sebagai pemerintah daerah dan kedua sebagai mewakili masyarakat desa Pandanga.

Kapasitasnya mewakili sebagai pemerintah daerah telah disampaikan bahwa sudah dua kali surat yang disampaikan ke TNI AU pertama di tanggal 10 Juni dan kedua di tanggal 24 Agustus kalau dihitung mulai tanggal 10 Juni sampai saat ini tanggal 03 sudah kurang lebih 83 hari sejak surat pertama disampaikan.

Kemarin pemkab dihubungi Danlanud bahwa surat yang ditandatagani oleh sekda itu sudah disampaikan ke pangops AU III di Biak sehingga kami tinggal menunggu.

Kemudian yang kedua perlu disampaikan bahwa sudah kurang lebih 75 tahun Indonesia merdeka, tapi masyarakat Desa Pandanga rasakan benar betapa susahnya memperoleh air bersih.

Sehingga dengan adanya proyek ini yang khususnya melayani Desa Pandanga, Juanga dan Wawama berharap berjalan lancar serta dapat memenuhi kebutuhan di tiga Desa tetsebut.

Sesuai konfirmasi Danlanud bahwa jika izin prinsip tunun baru dibuat surat perjanjian kerjasamanya. Artinya persyaratan kita sudah tapi, sampai saat ini dengan waktu kurang lebih 83 hari belum juga ada izin prinsip yang turun olehnya itu melalui rapat ini mohon ada solusi agar secepatnya izin bisa turun.

Hingga berakhirnya rapat tadi belum ada kesepakatan.

“Kami hanya melaksanakan perintah sesuai prosedur serta menerima berbagai masukan yang disampaikan dan akan melakukan koordinasi dengan pimpinan yang lebih di atas dan muda-mudahan ini tidak ada kendala,” kata Kadislog Lanud. (mj)

- Advertisement -

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Jabatan Strategis Hingga Program Uang Saku Disampaikan Merlisa Saat Kampanye di Gambesi

TERNATE, Beritamalut.co - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, Merlisa Marsaoly dan Hi Juhdi Taslim (MAJU) melakukan kampanye di kelurahan Gambesi,...

Sebanyak Rp 12 Juta Lebih Terkumpul dari Denda Pelanggar Protokol Kesehatan

TERNATE, Beritamalut.co - Terhitung dari 14 September 2020 Polda Maluku Utara beserta jajaran dan instansi terkait melaksanakan Operasi Yustisi guna menekan angka penyebaran Covid-19...

Kebiasaan Sederhana yang Memperkuat Ikatan Orangtua dan Anak

Jakarta - Mengasuh anak sejatinya sudah dimulai ketika mereka masih berada di dalam kandungan dan tidak akan pernah berakhir. Pola pengasuhan inilah yang kemudian membentuk...

Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

JAKARTA - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 menggantikan Ma’ruf Amin. Penetapan...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...

KPK Layangkan Surat Panggilan kepada AHM

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan kepada tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus. Surat tersebut dikirim KPK kepada AHM dan Zainal Mus...