KPU Berencana Larang Parpol-Paslon Pilkada Iklan Kampanye di Medsos

JAKARTA KPU melakukan uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang perubahan atas PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pilkada.

Dalam PKPU itu KPU mengatur tentang periode kampanye di media sosial yang disesuaikan dengan masa kampanye, serta larangan iklan kampanye di media sosial karena iklan kampanye hanya dilakukan di media massa.

“Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memasang iklan Kampanye di Media Sosial,” kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dalam acara uji publik, Jumat (9/11/2020).

Hal tersebut diatur dalam Pasal 47 perubahan PKPU 4/2017, pada PKPU sebelumnya ketentuan tersebut belum diatur. Pada PKPU perubahan Pasal 47 ini, KPU juga mengatur kampanye melalui media sosial dapat dilakukan selama masa kampanye dan berakhir hingga 1 hari sebelum dimulainya masa tenang.

“Pasal 47 ya, kampanye melalui media sosial selama masa kampanye sampai dengan berakhirnya 1 hari sebelum masa tenang. Jadi ayat 3 parpol dst wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial itu sesuai dengan paling lama sehari sebelum masa kampanye dimulai. Jadi nanti mesti didalami apa harus akun baru atau akun yang sudah dimiliki selama ini sudah aktif bisa didaftarkan, dikombinasikan dengan yang baru misalnya untuk dimanfaatkan akun medsos yang didaftarkan di KPU,” ungkapnya.

Sementara itu pada draft PKPU perubahan itu partai politik maupun pasangan calon dan atau tim kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU daerah paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye dimulai. Kemudian KPU juga mewajibkan parpol maupun tim kampanye maupun pasangan calon wajib menghapus unggahan atau konten bermuatan kampanye pada akun medsosnya paling lambat 1 hari setelah masa kampanye berakhir.

“Dulu tim kampanye wajib menutup akun resmi medsos paling lambat 1 hari setelah masa kampanye berakhir. Kalau kemudian konsep yang ada selama ini, usulan perubahan Pasal 50 jadi menghapus konten. Kami menerima masukan, selain menghapus ada juga menonaktifkan baik pada masa tenang dan hari pemungutan suara. Ini perlu dapat kajian lebih dalam sehingga nanti bisa lebih komprehensif pengaturannya,” ujarnya.

Selain itu KPU juga akan mengatur tentang mekanisme kampanye virtual di dalam perubahan Pasal 37 ayat 1 dan 3 PKPU 4/2017. KPU menambahkan ketentuan mekanisme pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka yang dapat dilakukan melalui media daring.

Berikut ini bunyi perubahan Pasal 37:

Pasal 37
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf a, didalam ruangan, gedung tertutup atau pertemuan virtual melalui media daring.
(3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab dan/atau tautan.

Kemudian pada draft perubahan PKPU itu, KPU juga mengatur tentang ketentuan pemasangan iklan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon paling banyak 200% dari iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU provinsi atau kabupaten kota. KPU daerah akan memfasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat di media massa cetak, media massa elektronik seperti televisi, radio dan/atau Media Daring terbatas hanya pada
media massa online; dan/atau lembaga penyiaran. (detikcom)

- Advertisement -

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris, Diduga Terkait JI

Jakarta - Polisi menangkap 12 terduga teroris di sejumlah wilayah di Jawa Timur dan menyatakan penangkapan terkait jaringan Jamaah Islamiyah (JI). "(Iya, diduga) JI," kata...

Gunung Es Sebesar Kota London Runtuh dari Lapisan Es Antartika

Jakarta - Gunung es raksasa, kira-kira seluas Kota London, runtuh dari lapisan es Antartika, dekat pangkalan riset milik Inggris, pada Jumat (26/2/2021). Melansir DW, Jumat...

Menilik Penyebab Microsoft Sebut Warganet Indonesia Tidak Sopan Se-Asia Tenggara

Jakarta - Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komputer di AS, Microsoft, melaporkan hasil studi tahunannya, "Civility, Safety, and Interactions Online 2020". Hasil ini dirilis...

Daftar 21 Mobil yang Bebas PPnBM Mulai 1 Maret

Jakarta - Pemerintah resmi mengeluarkan daftar mobil yang mendapatkan keringanan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) 0% mulai Senin (1/3) mendatang. Terdapat 21 mobil pajaknya digratiskan dalam...

TERPOPULER

Kalimat Khusnul Khatimah atau Husnul Khatimah, yang Tepat Ya?

Jakarta - Masyarakat masih banyak yang ragu memilih kalimat antara khusnul khatimah atau husnul khatimah. Padahal, setiap kata memiliki arti yang berbeda. Biasanya, kalimat khusnul...

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...