Mahfud Nilai Tunda Pilkada di Tengah Corona Tidak Rasional

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai opsi untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga pandemi covid-19 berakhir tidak rasional.

Pasalnya, Mahfud menuturkan hingga kini belum ada yang dapat memastikan ujung pandemi virus asal Wuhan, China, itu.

“Kalau covid selesai nggak ada yang tahu, kapan selesainya. Lalu, 270 Pemda, harus diangkat plt di mana ada negara, pemerintah daerahnya 270 harus plt. karena nunggu covid, kan tidak benar juga,” tutur Mahfud dalam diskusi virtual, Sabtu (12/9) malam melansir CNNIndonesia.com.

“Oleh sebab itu, kita enggak rasional kalau usul menunda Pilkada hanya karena nunggu selesai covid buang tidak jelas juga kapannya,” imbuh Mahfud.

Dia menjelaskan opsi pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kala itu memutuskan menunda Pilkada hingga 9 Desember berada dalam situasi yang tak berbeda dengan saat ini.

Sempat diprediksi akan berakhir pada Mei, pandemi covid-19 bahkan terus memuncak dalam beberapa pekan terakhir hingga memasuki September. Menurut dia, prediksi mengenai covid-19 oleh sejumlah pakar dan ahli terus melenceng.

Oleh sebab itu, Mahfud meminta semua pihak untuk mengikuti proses yang selama ini telah berjalan dan diputuskan oleh pemerintah. Ia meyakini, tak ada prediksi mengenai covid-19 yang meyakinkan.

“Prediksinya selalu berubah. Dulu kan ada yang mengatakan wah itu Mei sudah selesai. Itu sudah perhitungan matematis dari kampus. Sesudah itu enggak jadi lagi. Itu kira-kira Juli, Agustus, enggak jadi lagi. September malah makin muncak, makin muncak, enggak jelas,” ucapnya.

Sejumlah opsi untuk memindah Pilkada disampaikan sejumlah pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu menghentikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 karena berpotensi melanggar HAM.

Komnas HAM menilai hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman akan terlanggar jika pilkada tetap digelar. Terlebih lagi, kondisi pandemi virus corona di Indonesia belum terkendali.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan karibnya, meminta pemerintah agar tidak ngotot menggelar Pilkada di 2020 bila laju penyebaran covid-19 masih riskan.

Bamsoet meminta pemerintah mestinya lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat ketimbang memaksakan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Begitu pula disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Fachrul Razi. Dia menekankan pihaknya menolak pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19. Ia meminta pemerintah menunda pilkada hingga 2021 nanti.

“DPD RI melalui Komite I meminta pemerintah untuk segera mengambil ruang atau celah yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan ruang untuk menunda pelaksanaan Pilkada pada tahun berikutnya,” katanya dikutip Antara. (CNNIndonesia)

- Advertisement -

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Jadwal Mike Tyson Vs Roy Jones Jr, Duel Besok Minggu

Jakarta - Dua petinju legendaris, Mike Tyson dan Roy Jones Jr, akan berhadapan satu sama lain di atas ring. Duel eksibisi Mike Tyson vs Roy...

Cerita Pria Bisnis Tanaman Hias Sultan, Rela Tukar Mobil dengan Tanaman

Jakarta - Pria ini pernah viral karena membeli tanaman hias yang seharga mobil. Dia menukarkan mobilnya dengan dua jenis tanaman hias. Dalam video viral yang...

Marak Prostitusi Artis, Ini Ciri-ciri Pria yang Doyan ‘Jajan’ Seks

Jakarta - Belakangan ini marak prostitusi artis seperti kasus artis inisial ST dan MA. Keduanya dibayar puluhan juta untuk melayani threesome bersama pria hidung...

Ratusan Personil Polda Malut yang Diperbantukan Pengamanan TPS di Rapid Tes

TERNATE, Beritamalut.co - Polda Maluku Utara melakukan rapid tes bagi 452 personil yang akan diperbantukan (BKO) dalam pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...

KPK Layangkan Surat Panggilan kepada AHM

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan kepada tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus. Surat tersebut dikirim KPK kepada AHM dan Zainal Mus...