Rapat di DPRD, Pemkab Morotai Janji Selesaikan Rapelan CPNS 2013/2014

DARUBA, Beritamalut.co – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai akan menindaklanjuti pembayaran rapelan 344 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013/2014 yang belum terbayarkan.

Hal itu disepakati pada Rapat Dengar Pendapat DPRD Morotai, Pemda Morotai bersama puluhan PNS Angkatan 2013/2014 yang digelar di Ruang Sidang Kantor DPRD Morotai, Rabu (16/9/2020).

Sekretaris Daerah Morotai Muhammad M.Kharie mengatakan, diketahui bersama bahwa hasil seleksi CPNS 2013 yang pengangkatannya terhitung tanggal 1 Maret 2014 saat itu memang diwarnai dengan permasalahan demonstrasi.

Ketentuan pembayaran gaji CPNS katanya terhitung Tanggal Mulai Tugas (TMT).

“Jadi ada dua hal yang harus dapat dibedakan yakni TMT dengan Terhitung Mulai Tanggal jadi terhitung mulai tanggal itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dan TMT mereka (CPNS) terhitung 1 Maret 2014,” kata sekda.

Jika dihitung mulai tugas, maka dasarnya Surat Perintah Mulai Tugas (SPMT) dari Pimpinan OPD yang bersangkutan.

Menurutnya 344 orang TMT terhitung 1 Maret 2014 tetapi sudah melaksanakan tugas sebelum TMT sebanyak 6 orang pada tanggal 27 Februari 2014, 57 orang pada tanggal 1 Maret, ada juga 59 orang kemudian tanggal 3 Maret 158 orang dan tanggal 5 Maret 3 orang.

Sekda juga bilang dalam SK dan tanggal SPMT hampir tidak ada selisi waktu, biarpun TMT tanggal 1 Maret tetapi sebagian besar pada 1 Maret sudah diperintahkan melaksanakan tugas.

“Itu artinya bahwa tidak ada alasan kita harus menindaklanjuti, harus dibayar karena secara administrasi ada SPMT yang keluarnya sesuai MT di SK,” ujarnya.

Sesuai ketentuan Pemda Morotai menyadari bahwa persoalan ini harus ditindaklanjuti hanya saja pada tahun ini agak berat diselesaikan, namun Kadis Keuangan yang juga Kaban BKD sudah menyampaikan kepada Bupati sehingga tinggal menunggu informasi.

Ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane yang juga pimpinan rapat, menekankan bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab daerah yang harus diselesaikan.

Sementara Ahdad Hasan, yang juga mantan Kepala Dinas Keuangan Morotai, juga mengaku persoalan tersebut sudah beberapa kali dilaporkan ke Kejari Malut dan Polda Malut pada tahun 2016 dengan kasus gaji fiktif.

Dia juga pernah didatangi beberapa PNS terkait Rapelan tersebut.

“Saya sampaikan saat itu, rapelan itu merupakan hak mereka namun kami juga harus melihat secara administrasi sesuai ketentuan diantaranya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa PNS yang datang, ketika dilihat admimistrasinya ternyata ada yang manipulasi data, dan memalsukan surat melaksanakan tugas.

Menanggapi Rusminto mengatakan, bahwa harus dipilah, berapa yang memenuhi syarat dan berapa yang tidak memenuhi syarat, jangan hanya satu dua orang yang tidak memenuhi syarat kemudian langsung diakumulasi bahwa 344 orang itu tidak memenuhi syarat dan tidak dibayarkan.

Kemudian Wakil Ketua DPRD Fahri Hairuddin menjelaskan bahwa rapelan CPNS 203/2014 adalah hak CPNS yang harus dipenuhi.

Untuk itu, kewajiban CPNS yakni melengkapi administrasi yang dibutuhkan, supaya admansitrasi yang disampaikan benar-benar valid agar tidak ada konsekwensi hukum.

Koordinator CPNS Morotai 2013/2014 Yosef Latu, S.IP mewakili 344 orang CPNS Morotai 2013/2014 menyampaikan terima kasih kepada Pemda bersama Pimpinan dan Anggota DPRD yang sudah membawa persoalan rapelan mengarah pada titik terang.

Yosef menegaskan, persoalan 6 tahun silam dari sisi administrasi yakni SPMT dan absensi.

“Kami CPNS tidak mungkin absensi kami yang pegang, itu kalau dibalikan ke 6 tahun yang lalu, kemudian soal SPMT hal itu juga bukan kami yang mengeluarkan namun Pimpinan Unit yang mengeluarkan dalam hal ini kearsipan, ini penekanan kami supaya bukan soal asli atau kopian tapi bahwa kami sudah menjalanakan tugas,” katanya.

“Kami sudah menerima SK CPNS 80% tapi belum menerima gaji juga, itulah yang menjadi gambaran,” sambungnya.

Akhi Rapat Ketua DPRD Rusminto mengatakan bahwa sesuai penjelasan Sekda dan rekomendasi Ombudsman dalam poinnya yaitu harus membayar karena hal itu adalah kewajiban. (mj)

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Usai Dilantik, Pjs Bupati Halbar Langsung Ingatkan ASN Jaga Netralitas

JAILOLO, Beritamalut.co - Gubernur Provinsi Maluku Utara, KH.Abdul Gani Kasuba, melantik M.Rizal Ismail sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Sabtu (26/9/2020). Setelah dilantik...

Aksi Setahun Tewasnya Randy-Yusuf, Massa Mahasiswa Dibubarkan Helikopter

KENDARI - Massa mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggeruduk Mapolda Sultra tepat setahun tewasnya mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO)...

Punya 9 Gelar Juara Dunia, Kenapa Rossi Mau Gabung Tim Satelit MotoGP?

JAKARTA - Valentino Rossi masih menjadi pebalap paling sukses di ajang MotoGP sampai kini, statusnya malah legenda. Di usianya yang sudah 41 tahun, kenapa...

Pengakuan Nenek 60 Tahun Mengaku Sanggup Berhubungan Seks 28 Kali Sehari

JAKARTA - Seorang nenek asal Thailand bernama Leena Jung menjadi sorotan warganet karena kisah percintaannya. Ia mengaku sudah menikah dengan 14 orang pria muda...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

KPK Layangkan Surat Panggilan kepada AHM

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan kepada tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus. Surat tersebut dikirim KPK kepada AHM dan Zainal Mus...

Gara-gara Investasi Bodong, Rumah Astrid Jadi Sasaran Amukan Warga

TERNATE,Beritamalut.co-Puluhan ibu-ibu yang menjadi korban dugaan investasi bodong, Rabu (7/3/2018) sore tadi kembali mendatangi kediaman pemilik investasi, Astrid Fitriyanti Pakaya di Kelurahan Kalumata. Kedatangan mereka kembali...

Astrid Didakwa Kelola Uang Investasi Total Rp 6 Miliar Lebih

TERNATE,Beritamalut.co-Pengadilan Negeri (PN) Ternate menggelar sidang perdana perkara dugaan investasi bodong CV. Ubay Jaya dengan terdakwa atas nama Astrid Fitriyani Pakaya alias Astrid, Rabu...