Denda tak Pakai Masker Cacat Hukum? Berikut Penjelasan Kabag Hukum Pemkot Ternate

TERNATE, Beritamalut.co – Yayasan Bantuan Hukum TRUST Maluku Utara menilai Peraturan Wali Kota (Perwali) Ternate Nomor 20/2020 terkait dengan penerapan sanksi denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, cacat hukum.

Menurut mereka, berdasarkan Undang-undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, semestinya sanksi tersebut dimuat dalam payung hukum Peraturan Daerah (Perda), bukan Perwali.

“Artinya, sanksi sebagaimana termuat dalam Perwali Nomor 20/2020 Bab V Pasal 7 ayat (2) adalah cacat hukum, sebab materi muatan dalam pasal tersebut tidak dibolehkan berada dalam Perwali yang dimaksud,” Sabri Bachmid, dalam keterangannya yang diterima beritamalut.co, Selasa (22/9/2020).

Namun pandangan tersebut dibantah oleh Kabag Hukum dan HAM Pemerintah Kota Ternate  Muhammad Asyikin.

Menurutnya pembuatan Perwali dalam rangka pemberian sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

“Memang secara aturan perundang-undangan yang disebutkan Sabri menjelaskan bahwa penerapan sanksi harus dimuat di dalam Perda. Hanya saja, karena saat ini merupakan kondisi darurat sehingga dikeluarkanlah Instruksi Presiden yang mengisyaratkan agar dibuatkan peraturan kepala daerah tentang penegakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan,” kata Asyikin.

“Di Perwali itu ada landasan konsiderannya. Karena ini kondisi darurat, dan berdasarkan inpres. Sebelum itu kan Pemkot telah mengeluarkan Perwali tapi tidak mencantumkan sanksi denda, cuma karena isyarat dari Inpres itu harus ada sanksi administratif,” tambahnya.

Dalam Inpres Nomor 6/2020, tepatnya pada poin 6 huruf (c) menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan juga dalam bentuk sanksi administratif, selain sanksi teguran, kerja sosial, hingga penghentian dan penutupan sementara penyelenggara usaha.

Bahkan, instruksi tersebut memuat hingga pada aspek pelaporan.

“Kemarin itu dari Kemendagri dan Kemenkumham meminta pelaporan terkait pelaksanaan peraturan kepala daerah menyangkut penegakan hukum protokol kesehatan, jadi sejauh mana implementasinya,” katanya.

Tak hanya itu katanya,regulasi tersebut juga diperkuat oleh Instruksi Mendagri sebagai operasional dari Inpres tadi. Dalam Bab V Pasal 7 ayat (2) Instruksi Mendagri Nomor 4/2020 disebutkan bahwa denda administratif memang diberikan kepada perorangan maupun pelaku usaha.

Menyangkut alasan kenapa tidak menggunakan Perda, Asyikin mengaku mekanisme Perda akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Ini kan keadaan darurat. Jadi dikeluarkanlah Inpres itu,” ucapnya.

Menurutnya, penerapan sanksi denda menggunakan peraturan kepala daerah ini tidak hanya dilakukan di Ternate saja, melainkan juga diterapkan di provinsi maupun kabupaten kota lain. (Uku)

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

2021, Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebanyak 50 Unit

TERNATE, Beritamalut.co - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Ternate, memastikan di tahun 2021 nanti hanya 50 unit penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya...

Tebang Pohon, Oknum Pegawai di DLH Disebut Patok Harga Rp 1 Juta

TERNATE, Beritamalut.co - Biaya penebangan dan pembersihan pohon yang dialami salah satu warga di RT03 RW02, lingkungan Tabahawa tepatnya disamping gudang Dolog, Kelurahan Salahuddin,...

Mantul! Bisnis Gibran Dapat Suntikan Modal Rp 28 M

Jakarta - Bisnis putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, Mangkok Ku, mendapat suntikan modal senilai US$2 juta atau sekitar Rp 28,3 miliar...

DPRD: Pemkot yang Punya Peran agar Pelaku Usaha Bisa Bersaing dengan Indomaret atau Alfamidi

TERNATE, Beritamalut.co - DPRD Kota Ternate melalui Komisi I meminta Pemerintah Kota berdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat bertahan di...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

KPK Layangkan Surat Panggilan kepada AHM

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan kepada tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus. Surat tersebut dikirim KPK kepada AHM dan Zainal Mus...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...