DARUBA, Beritamalut.co – Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pulau Morotai menggelar aksi di sejumlah titik, Rabu (23/09/2020).
Mereka mendesak pemerintah tadi dan DPRD pulau Morotai menyelesaikan persoalan agraria agar tidak berlarut-larut.
Rute aksi tadi dari Taman Kota Daruba, Tugu Desa Yayasan, Tugu Pancasila dan Tugu Bintang, dimulai pukul 9.30-12.00 WIT.
Dalam pernyataan sikap mereka dikatakan, di Maluku Utara ada beberapa perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan dan itu menimbulkan konflik antara masyarakat sipil dengan pemerintah dikarenakan terjadi perampasan lahan dan kerusakan lingkungan yang itu berdampak pada lahan pertanian milik rakyat sebagai sumber kehidupan.
Di Kabupaten Pulau Morotai sendiri mengenai masalah agraria terjadi di beberapa desa, yakni Desa Pilowo Morotai Selatan Barat dan Desa Dehegila Morotai Selatan yang belum dapat diselesaikan.
“Masalah agraria yang belum ada titik terang dan penyelesaian antara pihak TNI dengan masyarakat sipil yang pernah terjadi konflik dibeberapa tahun lalu,” tulis massa aksi yang dikoordinir Abdulrahman Rao.
Pemda Pulau Morotai sejauh ini katanya belum mampu memanfaatkan potensi masyarakat petani secara maksimal mengenai pertanian sehingga masyarakat masih melakukan impor 9 bahan pokok.
“Inilah menjadi tanggung jawab besar oleh Pemda dan DPRD dalam menyelesaikan masalah agraria di Pulau Morotai,” katanya lagi.
Dalam pernyataan disikapnya, PMII Cabang Pulau Morotai juga meminta diantaranya:
1. Kembalikan lahan masyarakat petani dan berlakukan Hukum Lahan Adat.
2. Hentikan ekspoitasi alam di bumi nusantara.
3. Tolak UU CILAKA yang tidak demokratis.
4. Tolak UU MINRBA yang mengancam ekologi.
5. Lawan kapitalisasi pendidikan.
6. Tolak perusahaan tambang di Maluku Utara (mj)
