Ratusan Mahasiswa Unipas Morotai Aksi Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

DARUBA, Beritamalut.co – Ratusan mahasiswa Unipas Pulau Morotai yang tergabung dalam organisasi Cipayung (HMI, GMNI, IMM, PMII) ditambah elemen gerakan LMND, SAMURAI, SMI, Gamhas, dan Pembebasan mengepung Kantor DPRD pada Kamis (08/10/2020).

Massa aksi yang dilengkapi, megafon dan ramai dengan bendera organisasi serta membawa sebuah spanduk bertuliskan “Cabut UU Omnibus Law” dan teriakan yel-yel “DPR Goblok” dengan semangat berualang-ulang kali sebagai ungkapan kekecewaan terhadap wakil rakyat.

Massa juga membakar ban bekas sehingga menimbulkan asap hitam tebal menutupi Kantor DPRD.

Massa aksi geram dengan sikap Pemerintah Pusat dan DPR RI yang melakukan pengesahan UU Cipta Kerja atau yang di sebut Omnibus Law beberapa hari lalu.

Mereka menilai pengesahan UU Omnibus Law merupakan satu ancaman bagi seluruh elemen masyarakat di Negara ini terutama kaum buruh, Tani dan Nelayan karena, Pasal Perpasal dalam UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja hanya membuka peluang besar bagi para investor asing dalam rangka kepentingan pribadi maupun kelompok.

Untuk itu bagi mereka UU Omnibus Law ini bukan solusi bagi rakyat Indonesia sebab bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

DPR kata mereka seharusnya merupakan representasi dari berbagai aspirasi rakyat nusantara dan bersama-sama dengan rakyat bukan malah sebaliknya menghianati dan menzalimi rakyat dengan berbagai kebijakan yang merugikan terutama bagi kaum buruh di Negara ini.

Untuk itu massa aksi secara tegas mendesak DPRD Kabupaten Pulau Morotai menyampaikan sikap mengeluarkan rekomendasi agar UU Omnibus Law segera dicabut karena kontroversi dengan berbagai kepentingan rakyat.

Namun, sayangnya kantor megah itu hanya dihadiri anggota DPRD Fraksi PKS Rasmin Fabanyo sementara anggota DPRD yang lainya tidak hadir.

Dia pun menanggapi tuntutan massa aksi dengan menyampaikan, bahwa isu nasional dua hari terakhir ini dimana Pemerintah Pusat dan DPR RI telah menyepakati dan menyutujui bersama pengesahan UU cipta Kerja.

Dalam sejarah Indonesia baru UU satu ini yang disebut Omnibus Law karena pengabungan beberapa UU dijadikan satu.

“Kita tahu bersama bahwa secara nasional sikap partai hanya dua partai yang menolak di sahkan UU ini yaitu PKS dan Demokrat. Alasan fraksi PKS RI menolak Omnibus Law karena, dinilai terdapat cacat hukum. Dan pembahasan UU ini di ninlai dadakan serta tidak terbuka bahkan terlalu cepat di lakukan pengesahan tampa ada pembahasan yang tuntas dan baik,” katanya.

Katanya, Fraksi PKS menolak karena, UU ini lebih berpihak pada investor asing, pada hal kita tahu bersama Indonesia rata-rata bekerja sebagai buruh, petani dan nelayan.

Untuk itu PKS menolak secara tegas di sahkan UU Omnibus Law dan Fraksi PKS akan mengeluarkan rekomendasi dan akan memberikan ke masing-masing organnisasi.

Setelah itu masa aksi kemudian membubarkan diri dari kantor DPRD sekitar pukul 14:00 WIT. (mj)

- Advertisement -

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Jabatan Strategis Hingga Program Uang Saku Disampaikan Merlisa Saat Kampanye di Gambesi

TERNATE, Beritamalut.co - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, Merlisa Marsaoly dan Hi Juhdi Taslim (MAJU) melakukan kampanye di kelurahan Gambesi,...

Sebanyak Rp 12 Juta Lebih Terkumpul dari Denda Pelanggar Protokol Kesehatan

TERNATE, Beritamalut.co - Terhitung dari 14 September 2020 Polda Maluku Utara beserta jajaran dan instansi terkait melaksanakan Operasi Yustisi guna menekan angka penyebaran Covid-19...

Kebiasaan Sederhana yang Memperkuat Ikatan Orangtua dan Anak

Jakarta - Mengasuh anak sejatinya sudah dimulai ketika mereka masih berada di dalam kandungan dan tidak akan pernah berakhir. Pola pengasuhan inilah yang kemudian membentuk...

Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

JAKARTA - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 menggantikan Ma’ruf Amin. Penetapan...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...

KPK Layangkan Surat Panggilan kepada AHM

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan kepada tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus. Surat tersebut dikirim KPK kepada AHM dan Zainal Mus...