Ini Penjelasan Ketua TAPD Pemkab Morotai Soal Keterlambatan Pembahasan APBD-P Tahun 2020

DARUBA, Beritamalut.co – Sudah pekan kedua, Anggaran Pendapat Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 Pemkab Pulau Morotai belum juga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sekda Pulau Morotai, Muhammad M Kharie, M.Si, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (13/10/2020) mengatakan, pembahasan APBD-P di Tim anggaran khusus di lingkup SKPD sudah selesai dari bulan lalu, hanya finalisasinya ada di Kepala Daerah alias Bupati Pulau Morotai.

“Jadi finalisasi ini yang sebetulnya masih ada penyesuaian – penyesuaian anggaran yang dilakukan Bupati sehingga mengalami keterlambatan,” ujarnya.

Padahal, menurut Sekda, DPRD Pulau Morotai sudah menyurat dua kali ke TAPD tapi sampai dengan saat ini belum bisa TAPD sampaikan karena, dokumen KUA-PPAS untuk perubahan di susun oleh Kepala Bappeda.

Sementara Kepala Bappeda sendiri memberikan tanggung jawab ke sekretarisnya, karena kepala Bappeda selama ini tidak pernah hadir ketika pembahasan atau rapat bersama DPRD, sekretarisnya sendiri tidak bisa mampu menjelaskan lebih detail soal postur APBD-P, sehingga nanti kembali penyampaiannya di minggu depan menunggu finalisasinya.

Bahkan Sekda sendiri selaku Ketua Tim Anggaran mengaku tidak tahu secara pasti jumlah final total APBD-P karena sementara masih dilakukan perubahan perubahan oleh kepala Bappeda, Abjan Sofyan.

“Sampai saat ini saya selaku ketua TAPD tidak mengetahui jumlah final APBD-P 2020. Karena, penyusunan menyangkut perubahan perubahan menuju finalisasi dilakukan di Jakarta oleh Kepala Bappeda bersama Bupati dan operatornya. Saya tidak dilibatkan,” ungkap Cecep sapaannya.

Sekda mengakui tahun ini keuangan daerah mengalami masalah devisit yang cukup besar, sehingga agak ribet melakukan penyesuaian ke dalam batang tubuh APBD-P. Karena terjadi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) hampir sekitar Rp 40 miliar.

“Selain itu, kita harus buka sebesar Rp 59 miliar untuk covid-19, sehingga terjadi devisit yang begitu besar. Jadi ada pengurangan DAU, ada recofusing dan relokasi anggaran Covid-19,” katanya.

Kemudian lanjutnya, di tambah lagi dengan target PAD yang tidak dicapai.

Tahun ini katanya targetnya Rp 120 miliar yang sebetulnya terlalu besar, makanya tidak mungkin dicapai karena, biasanya peningkatan PAD itu  dinaikkan 10 persen.

Target Rp 39 miliar capaian PAD tahun 2019 naik menjadi Rp 120 miliar kata sekda sehingga tidak mungkin dicapai karena devisit.

“Jadi Pemkab Pulau Morotai mengalami devisit sekitar Rp 146 miliar, sehingga harus ada penyesuaian dalam batang tubuh APBD-P, kemudian kita lakukan pengurangan – pengurangan belanja modal,” pungkasnya.

Sekda menambahkan, sampai saat ini informasi yang diterima masih ada sekitar Rp 55 miliar yang harus dicarikan jalan keluarnya, sementara di SKPD sudah tidak ada lagi, jalan satu-satunya harus kurangi belanja modal karena, belanja rutin SKPD sudah habis.

Untuk menutupi devisit jalan satu satunya pinjaman daerah dilakukan, dengan mengacu pada PP 43 tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama menghadapi dampak Covid-19.

“Devisit Rp 146 miliar, pinjaman 200 miliar berarti sudah kelebihan anggaran sekitar Rp 54 miliar, berarti tidak lagi ada defisit. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat dengan DPRD,” kata sekda lagi.

“Karena pendapat DPRD kalau devisit Rp 146 miliar lalu kita adakan pinjaman Rp 200 berarti sudah ada kelebihan Rp 54 miliar, berarti ada program baru. Karena suda ada Rp 54 miliiar berarti sudah tidak ada devisit, tetapi yang terjadi masih ada lagi devisit Rp 55 miliar, berarti Rp 100 miliar lebih muncul program baru itu yang menjadi keberatan pertama DPRD untuk menolak,” tambahnya.

Keberatan berikut oleh Banggar DPRD adalah pinjaman itu kegiatannya tidak mengarah ke pemulihan ekonomi, tetapi lebih banyak mengarah ke kegiatan pembangunan fisik berupa pagar dan lainnya, sehingga DPRD tidak terima.

Menurut M Kharie, bahwa di PP 43 2020 mengisaratkan pinjaman itu hanya di beritahukan kepada DPRD tetapi, setelah di pelajari lebih mendalam lagi ternyata aturan pelaksanaannya di atur dengan PMK Nomor 105 namun, mekanisme yang di atur mengacu pada PP 56 berarti kembali lagi ke pinjaman daerah bersifat umum yang mana DPRD punya kewenangan menyetujui atau menolak karena masuk pada pendapatan APBD-P yang butuh pembahasan dan pengesahan lewat paripurna DPRD. (mj)

- Advertisement -

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Melly Goeslaw Pernah Berjualan Kue Kering hingga Casing Ponsel

JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu Melly Goeslaw menceritakan kisah masa lalunya. Sebelum terkenal berkat karya-karya yang dihasilkannya, Melly Goeslaw pernah melalui masa sulit saat...

Salut! Perjuangan Driver Ojol Jujur Kembalikan Dompet Isi Rp 1,6 Juta

Jakarta - Percayalah, orang jujur masih ada di negeri ini. Seperti kisah driver ojek online yang mengembalikan dompet utuh dengan isinya milik Samuel Leonardi. Samuel...

Bawaslu Kota Ternate Rekrut Puluhan Mahasiswa jadi Relawan Pengawasan Pemilu

TERNATE, Beritamalut.co – Sebanyak 45 mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi direkrut menjadi relawan pengawasan pemilu partisipatif pada Pilkada serentak 2020 di Kota Ternate. Koordinator...

Rumah Ibunda Mahfud Md di Pamekasan Didatangi Puluhan Orang

Pamekasan - Rumah ibunda Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di Pamekasan, Madura, didatangi puluhan orang. Video kedatangan massa ini...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...

KPK Layangkan Surat Panggilan kepada AHM

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan kepada tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus. Surat tersebut dikirim KPK kepada AHM dan Zainal Mus...