Mahfud MD Kenang SBY Menangis di Bawah Tekanan Rakyat

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenang peristiwa Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menangis saat mendapat tekanan rakyat terkait polemik UU Pilkada tahun 2014 silam.

Kisah itu diceritakan Mahfud saat webinar CSIS bertema Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi, Rabu (14/10).
Mahfud awalnya bercerita tentang tekanan masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pemerintahan SBY dan DPR kala itu sepakat bahwa Pilkada hanya dilakukan oleh anggota DPRD atau dengan kata lain tidak melibatkan masyarakat dalam proses demokrasi itu.

Namun, langkah pemerintah dan DPR itu menuai protes masyarakat sipil.

“Saat itu serangan dari masyarakat sipil kepada pemerintah SBY itu luar biasa, (ada yang menyebut) Pak SBY ini merusak demokrasi, macam-macam,” kata Mahfud.

Tekanan ini, kata Mahfud, tak pelak membuat sosok mantan perwira TNI itu bersedih di atas pesawat saat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

“Sampai dari pemberitaan itu Pak SBY sampai enggak tahan melihat hantaman, sampai konon menangis di atas pesawat dalam perjalanan, enggak kuat,” kata Mahfud.

Setelah mendapat banyak tekanan dan hantaman dari masyarakat sipil hingga dituding merusak tatanan demokrasi, SBY kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya akan setia kepada rakyat.

“Waktu itu mengumumkan, saya (SBY) pro rakyat. Kita akan mencari jalan agar Pilkada tidak dilakukan oleh DPRD,” cerita Mahfud.

Tak berapa lama, setelah selesai melalukan kunjungan dari Amerika Serikat, SBY kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

“2 Oktober dikeluarkan Perppu mencabut,” kata  Mahfud.

Dalam situs Setkab 2 Oktober 2014, disebutkan bahwa setelah menimbang berbagai opsi, SBY memutuskan memilih Perppu sebagai bentuk nyata dari perjuangannya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan Pilkada secara langsung.

Perppu pertama yang telah ditandatangani terkait Pilkada adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu itu sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan Perppu Pilkada secara langsung tersebut, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum di masyarakat, Presiden SBY juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah.

““Kedua Perppu tersebut saya tandatangani sebagai bentuk nyata dari perjuangan saya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung,” ujar SBY ketika itu. [CNNIndonesia]

 

 

 

 

 

- Advertisement -

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Pertamina Sehati Lakukan Pendampingan Program PMTP pada Bayi Kurang Gizi di Jambula

TERNATE, Beritamalut.co - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua bekerjasama dengan Filantra melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan terutama dalam bidang...

Rapat dengan TNI AU, Warga di Morotai Selatan Minta Hentikan Pemasangan Patok

DARUBA, Beritamalut.co - Lanud Leowattimena Pulau Morotai lakukan rapat bersama Camat Morotai Selatan, DPRD, Polres, dan tokoh masyarakat dalam rangka membahas pemasangan patok lahan...

Bendera Bintang Kejora Dibakar di Jayapura

JAYAPURA - Sejumlah tokoh pejuang pembebasan Irian Barat (Papua) menolak gerakan Papua Merdeka yang dilakukan KNPB dan warga Papua di luar negeri. Secara simbolis...

Fakta-fakta Terbaru Soal Mayat WNI Wanita Dalam Koper di Mekah

Jakarta - Aparat Kerajaan Arab Saudi menahan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat memasukkan jenazah seorang perempuan warga Indonesia lainnya ke dalam...

TERPOPULER

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...

KPK Layangkan Surat Panggilan kepada AHM

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan kepada tersangka Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Zainal Mus. Surat tersebut dikirim KPK kepada AHM dan Zainal Mus...