Politikus NasDem Buka Wacana Gubernur Ditunjuk Pemerintah

JAKARTA – Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago berpendapat gubernur seharusnya dipilih langsung oleh pemerintah pusat. Irma beralasan para gubernur tak benar-benar menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Irma menyampaikan hal tersebut dalam tayangan Mata Najwa bertajuk ‘Tahun Pertama: Jokowi-Mar’uf Sampai Di Mana?’, Rabu (21/10) malam. Saat ini Irma masih tercatat sebagai kader NasDem, namun statusnya nonaktif.

Awalnya, Najwa Shihab bertanya tanggapan Ekonom Indef, Enny Sri Hartanti terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona.

Menurut Enny, kebijakan pemerintah untuk merespons pandemi sudah cukup cepat.

“Secara komitmen mungkin sudah bisa dibilang cukup, karena cepat sekali saat pandemi di Maret, Juni udah keluar yang namanya program PEN, bahkan perppu menjadi UU. Secara respons kebijakan mungkin cukup cepat,” kata Enny saat menjawab pertanyaan Najwa.

Namun, ia menyebut, respons cepat itu bermasalah di level eksekusi. Menurutnya, banyak kebijakan ekonomi yang pelaksanaannya tak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi hampir semua kebijakan yang ekonomi, eksekusinya tidak ada yang mengikuti arahan presiden yang harus extraordinary, dan bahkan jangan kan kuantitas, kualitasnya saja saat ini baru terkejar di bulan Oktober. Jadi kemarin September secara kuantitas penyerapan tidak ada 30 persen. Ini menjadi persoalan,” ujarnya.

Irma lalu menyampaikan pendapatnya menanggapi hal tersebut. Irma menuding para gubernur hanya memikirkan kepentingan sendiri dalam mengambil kebijakan sehingga serapan anggaran rendah.

Menurutnya, para gubernur juga merasa punya kekuatan, yakni tak bisa diberhentikan oleh presiden secara langsung.

“Sehingga ini menjadi persoalan. Makanya seharusnya gubernur itu tetap harus dipilih oleh pemerintah, ditunjuk pemerintah. Bupati, wali kota boleh dipilih langsung (rakyat),” kata Irma.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera tak setuju dengan pendapat Irma. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri telah memiliki instrumen untuk membina para pemerintah daerah.

“Karena setiap pemerintah daerah anggarannya harus disetor dulu ke Kemendagri, kalau Kemendagri tidak setuju, bisa mengarahkan. Jadi yang diberikan (pendapat) Mbak Irma ini justru kontra produktif terhadap upaya kita memperkuat otonomi daerah,” kata dia.

Mardani menilai yang saat ini terjadi adalah pemerintah pusat kurang mengayomi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi virus corona.

“Ayo dibuat, dibuka datanya, karena Kemendagri punya dirjen keuangan daerah, bahkan dirjen pembinaan desa. Yang catatan saya ketika pandemi memang Kemenkes dan Kemendagri mestinya diberikan peluang, karena keduanya bisa mengorkestrasi,” ujarnya.

Beberapa kali memang sempat terjadi silang pendapat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menangani pandemi virus corona. Seperti Pemkot Tegal yang memberlakukan lockdown padahal Jokowi tak menghendaki kebijakan tersebut pada masa awal pandemi di Indonesia.

Kemudian juga ketika Gubernur Anies Baswedan menerapkan kembali PSBB seperti awal pandemi pada awal September lalu. Sejumlah menteri mengkritik langkah Anies yang kembali membatasi aktivitas masyarakat secara ketat untuk mencegah penularan virus corona. (CNNIndonesia.com)

- Advertisement -

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

TNI Baku Tembak dengan KKB di Intan Jaya, Satu Orang Tewas

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) alias OPM di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua,...

Empat Tahun Jadi Presiden AS, Pendapatan Trump Rp 22,4 Triliun

NEW YORK - Pendapatan Donald Trump sepanjang menjabat sebagai Presiden AS diperkirakan mencapai sekitar 1,6 miliar dollar AS hingga 1,79 miliar dollar AS (sekitar Rp...

Kisah Andika, Dulu Anak Jalanan, Kesulitan Uang Kuliah, Kini Jadi CEO

Jakarta - Tak ada mimpi yang terlalu besar, tak ada pemimpi yang terlalu kecil (Kutipan dalam film "Turbo"). Kata-kata dalam film Turbo itu mungkin pas menggambarkan perjuangan ...

Ketua Forum Kades Kecamatan Malifut Menganggap Postingan Muhammad Kacoa Asal-asalan

TOBELO, Beritamalut.co - Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Malifut, Supardi Gaus S kesal dengan tindakan yang dilakukan Muhammad Kacoa, yang juga Camat Galela,...

TERPOPULER

Kalimat Khusnul Khatimah atau Husnul Khatimah, yang Tepat Ya?

Jakarta - Masyarakat masih banyak yang ragu memilih kalimat antara khusnul khatimah atau husnul khatimah. Padahal, setiap kata memiliki arti yang berbeda. Biasanya, kalimat khusnul...

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...