DARUBA, Beritamalut.co – Dalam resesnya di Maluku Utara, anggota DPR-RI dari Dapil Maluku Utara, Ahcmad Hatari turut mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai.
Wakil ketua komisi XI DPR-RI Ahcmad Hatari dari politisi Nasional Demokrat (Nasdem) tiba bersama rombongan di Morotai Selasa (27/10/2020) pagi tadi.
Selain menggelar reses, kedatangan Achmad Hatari di Morotai juga digelar dialog terkait pinjaman Pemda Morotai senilai Rp 200 miliar dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Selain reses, saya juga memonitor, ke Morotai ini selain hal-hal diskusi sebagai wakil rakyat, saya harus mengunjungi rakyat di Morotai. Soal pinjaman Rp 200 miliar, forum ini diadakan dengan harapan bisa meluruskan masalah ini dan jangan terulang lagi soal polemik yang terjadi beberapa hari lalu karena saya juga sudah lihat pertikaian itu,” kata Hatari.
Dalam penyampaian, Hatari mengaku mendapat informasi bila secara lembaga DPRD Morotai telah menyurati Pemda terkait pinjaman tersebut, namun hingga saat ini surat DPR belum ada balasannya.
“Kenapa surat DPRD dua kali tidak dijawab oleh eksekutif. Surat DPR harus dijawab oleh Bupati, tidak apa kalau tidak buat perubahan APBD karena Covid merajalela tapi paling tidak jawablah surat yang disampaikan oleh DPR sebab kita tidak bicara orang perorangan, tapi kita bicara lembaga, pendekatannya siapa pimpinan dan anggotanya dan siapa ketua fraksinya,” kata Hatari.
Selaku wakil ketua komisi yang membidangi anggaran, Hatari secara tegas menyampaikan soal pinjaman Pemda Morotai harus jelas. Jika tidak, maka pinjaman dimaksud tidak akan direalisasi.
Hatari bahkan mengaku siap komunikasikan pinjaman itu ke SMI untuk direalisasi jika sudah jelas peruntukannya.
“Tapi kalau pembahasan soal pinjaman ini masih samar-samar di DPR maka tunggu dulu karena akan membebani APBD Morotai,” tegas Hatari.
Selain soal realisasi anggaran pinjaman, Hatari juga mengatakan, DPR punya kewenangan mendatangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk obrak-abrik keuangan daerah selama tiga bulan. (mj)
