DPRD Nilai Pemkot Ternate Kurang Merespon Pemakaian SIPD

TERNATE, Beritamalut.co – Anggota Komisi II Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Sudarni Taher menilai pemerintah kota Ternate kurang merespon terkait pemakaian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pemkot katanya, bisa dibilang yang paling sukses menggunakan SIPD dari kabupaten kota lainnya di Maluku Utara, namun dalam hal personil maupun fasilitas belum siap sehingga terkesan terburu-buru.

“Tapikan pemerintah pusat melihat daerah masing-masing, kesiapannya, personilnya, fasilitasnya apakah bisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diserentakan di Indonesia, apalagi di kota Ternate jangankan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) program nontunai saja sampai sekarang belum, dan itu masih menggunakan penkajian yang manual,” kata Sudarno Taher, saat diwawancarai, Senin (25/01/2021).

“Jika kita lihat juga ini ada semacam pemaksaan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk pemakaian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), walaupun ini satu bagian dari kontrol yang terintegrasi antara seluruh kabupaten kota atau seluruh propinsi dalam hal penggunaan daerah,” tambahnya.

Menurut Sudarno, seharusnya ada masa transisi, yakni semacam pelatihan, perbaikan dan fasilitas. Karena jika tidak lalu dipaksakan maka akibatmya pembahasan RKPD tahun 2021 hanya satu atau dua hari.

“Sampai sekarang saja APBD induk 2021 pun belum ada jangan kan ABPD induk 2021, KAU-PPS  2021 pun anggota Banggar (Badan Anggaran) juga tidak miliki bahkan ada surat dari walikota di minta untuk pergeseran anggaran kurang lebih Rp 5 miliar,” tuturnya.

Dari anggaran Rp 5 miliar itu terbagi dari kegiatan program di Dinas PUPR dan Perkim yang digesr untuk pembangunan Polres kota Ternate. “Sehingga kita tidak mau terburu membahas itu karena dokumen APBD dan KAU-PPS tidak punya atau pegangan apalagi mau dibahas,” jelasnya.

Sudarno juga mengharapkan ke depan, menajemen keuangan daerah ini harus lebih baik, dan jangan terburu-buru dan tergesa-gesa.

“Jika ke depan ada perubahan regulasi mereka lebih siap,” pungkasnya.

Dikutip dari Bimteknas.com, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Ruang lingkup SIPD meliputi: a) Informasi Pembangunan Daerah; b) Informasi Keuangan Daerah; dan c) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Pada Pasal 3 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ditegaskan bahwa SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dinyatakan bahwa 1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan  Informasi Keuangan Daerah. 2) Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam SIPD. (Sukur L)

- Advertisement -

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Madam Rama, Niat Pergi Umrah Malah Bertemu Jodoh di Tanah Suci

Jakarta - Niat awal pergi ke tanah suci adalah untuk ibadah umrah, namun nasib membawanya pada jalan hidup yang berbeda. Ialah kisah cinta yang...

Hujan Es Sebesar Kelereng Terjadi di Sleman

Sleman - Hujan es dilaporkan terjadi di wilayah Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, sore ini. Peristiwa hujan es itu bersamaan dengan kejadian hujan lebat disertai angin kencang. Kabid...

Inggris Siapkan Dana untuk Penawaran Tuan Rumah Piala Dunia 2030

LONDON - Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) dalam cuitannya mengatakan menyambut gembira Pemerintah Inggris yang menyiapkan dana 2,8 juta poundsterling atau sekitar Rp 55,72...

Siapa yang Awalnya ‘Dorong’ Jokowi Buka Keran Investasi Miras?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menutup keran investasi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) setelah menuai polemik. Lantas, siapa yang awalnya mengusulkan agar...

TERPOPULER

Kalimat Khusnul Khatimah atau Husnul Khatimah, yang Tepat Ya?

Jakarta - Masyarakat masih banyak yang ragu memilih kalimat antara khusnul khatimah atau husnul khatimah. Padahal, setiap kata memiliki arti yang berbeda. Biasanya, kalimat khusnul...

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Seorang Ayah di Ternate Barat Tiga Kali Setubuhi Putri Kandungnya

TERNATE, Beritamalut.co - Seorang warga di Kecamatan Ternate Barat inisial R alias Man yang sehari-hari sebagai sopir angkot babak belur diamuk warga, Rabu (14/10/2020)...