JAILOLO, Beritamalut.co – Bupati Halmahera Barat, James Uang mengingatkan seluruh pegawainya, jangan ada yang coba-coba melakukan pungutan liar (pungli) selama kepemimpinannya dengan wakil bupati Djufri Muhammad.
Hal ini ditegaskan Bupati saat memberikan arahan pada bimbingan penyelenggaraan pemerintahan bagi pemerintah desa se-kabupaten Halmahera barat Tahun 2021-2024, Kamis (04/03/2021) di aula kantor bupati.
Bupati James mengatakan, bimbingan ini dalam rangka mempercepat proses pembangunan untuk kabupaten Halbar agar ke depan jauh lebih baik, mengingat masa pemerintahan ini hanya tiga tahun setengah.
“Untuk itu kami punya sejumlah program mulai dari tingkat desa karna kami lihat diseluruh desa masih banyak ketertinggalan dalam proses pembangunan ditingkat desa,” katanya.
“Saya tegaskan kepada seluruh SKPD bahwa untuk mempercepat proses pembangunan desa dan seluruh tingkatan kabupaten maka jangan lagi ada yang namanya pungli di masa kepemimpinan kami,” tegas bupati.
Terkait itu bupati minta kepada seluruh SKPD bahwa disetiap kepengerusahan administrasi agar dipercepat dan tidak perlu memandang dia itu pejabat atau warga pada umumnya harus dilayani dengan baik dan benar.
Ini katanya dalam rangka menciptakan Halbar yang baik, benar dan bersih yang terhindar dari pungli.
“Jadi disetiap kepengurusan administrasi tidak ada yang namanya bayar fee, jika kami tahu maka yang menerima dan yang membayar akan kami tindak tegas,” katanya.
Karena itu di setiap kepengurusan/perangkat desa mulai dari sekarang sudah harus perhatikan dalam pelaksanaan juknis/pelaporan pertanggung jawaban sampai pada pembayaran insentif sehingga tidak keterlambatan di tingkat perangkat desa.
Bupati menambahkan, juga akan fokus pada pengaturan soal pengelolaan keuangan daerah untuk pembayaran insentif diseluruh perangkat desa yang belum dibayar, di tiap-tiap tingkat desa sampai ditingkat kecamatan, jika sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desa (Kemendes).
“Kami juga sudah menyusun Juknis untuk nanti dibawa ke Kemendes untuk program pembangunan ditingkat desa, salah satunya adalah kita akan fokus pada pembangunan pagar hingga diseluruh desa terlihat indah. Kami juga minta diseluruh desa untuk tiang bendera menyambut 17 Agustus seluruh desa harus memiliki tiang besi,” tambahnya.
Sementara Wakil Bupati Djufri Muhamad, menegaskan kepada seluruh kepala desa bahwa ada program 100 hari kerja, yakni akan fokus pada pembangunan mulai tingkat desa.
“Selain itu kami juga fokus pada nomor register kodefikasi Jailolo Timur dan pemekaran di LoLoda Tengah (Loteng),” ujarnya. (tox)
