BOBONG, Beritamalut.co – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berencana kembali mengaktifkan pegawai honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang di rumahkan pasca pilkada lalu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) kabupaten Pulau Taliabu, Dr. Salim Ganiru saat dikonfirmasi Beritamalut.co, pengaktifan para honorer dan PTT tersebut, tahapan seleksinya akan dilangsungkan pada Mei mendatang.
“Nanti diadakan seleksi pada awal Mei 2021,” kata Salim Ganiru melalui pesan whatshapp, Sabtu (20/3/2021).
Salim menjelaskan, honorer dan PTT yang dirumahkan tersebut hanya ada di beberapa OPD saja, sedangkan yang lainnya tetap aktif.
Mereka yang aktif hanya di 7 OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti, Satpol PP, Damkar, Dinas Capil, Dinas kesehatan, Bagian Umum, Dinas Keuangan, BKPSDMA dan Rumah Sakit.
“OPD yang aktif ini berjumlah 268 orang,” ungkapnya.
Dari hasil refocusing anggaran akibat pandemi covid-19, anggaran untuk honorer dan PTT mengalami pengurangan yakni hanya sekitar Rp 15 miliar dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 30 miliar.
Disentil terkait jumlah honorer dan PTT yang nantinya akan diterima dari hasil seleksi sesuai dengan porsi anggaran yang ada, Salim Ganiru mengatakan pihaknya harus menyurat dulu ke OPD untuk data tersebut.
“Untuk akuratnya, nanti kami buat surat ke OPD, permintaan data final, perihal itu sebagai data base dalam hitungan untuk anggaran perubahan nanti dan kami akan bandingkan dengan data yang sudah ada di BKD,” jelasnya.
Terpisah, Sukardinan Budaya selaku ketua komisi 1 DPRD Pulau Taliabu yang pada beberapa waktu lalu melaksanakan rapat kerja bersama badan kepegawaian daerah menjelaskan bahwa kuota honorer dan PTT nanti akan mengalami pengurangan yang diakibatkan oleh refocusing anggaran.
Dimana data honorer dan PTT tahun 2020 itu sebanyak 1.400 dan untuk 2021 ini kemungkinan akan mengalami pengurangan.
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat kerja bersama BKD tersebut, pihaknya telah mengusulkan dan menyepakati terkait dua hal penting yang berhubungan dengan kondisi keuangan daerah untuk pembiayaan para honorer dan PTT.
“Jadi di bulan 5 itu adalah seleksi terhadap honorer dan PTT, di bulan enamnya baru di aktifkan, sehingga Kalau verifikasi atau seleksi itu di lakukan, maka kami di DPRD mengusulkan dan di sepakati bersama BKD bahwa seleksi itu harus berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kompetensi masing-masing orang, agar jangan sampai hanya datang duduk dan tidak memberikan kontribusi apa-apa, kemudian yang ke dua adalah semua tenaga-tenaga honorer yang ada tersebut nanti akan di kontrak oleh daerah selama 6 bulan,” tuturnya. (Mohri)
