WEDA, Beritamalut.co – Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Halmahera Tengah, Kaderun Karim menilai pernyataan Ketua Fraksi PDIP Nuryadin Ahmad yang mendesak PJ Bupati Halteng, untuk Rombak Kabinet Birokrasi Lantaran Karena Ada Status Quo dan Ego Sektoral Merupakan Pernyataan yang Cenderung Politis dan Tidak Etis.
Menurutnya, jika hal itu dilakukan maka dapat mengganggu konsentrasi dan 5 tugas pokok PJ Bupati yang dimandatkan oleh Pemerintah Pusat yakni pengentasan kemiskinan, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
“Terhadap penugasan 5 poin tersebut dengan tegas kami tetap mendukung penuh 5 tugas pokok yang didelegasikan,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Halteng itu kepada Beritamalut.co, Kamis (16/2/2023).
Fraksi Partai Golkar katanya mengapresiasi kepemimpinan Pemerintah Elang-Rahim dalam kurun waktu 5 tahun, atas capaian yang mampu mengubah wajah Kota Weda dan Kecamatan lainya di wilayah Halmahera Tengah.
Bahkan mampu membuat terobosan dan kebijakan melalui program strategis yang terintegrasi dari berbagai aspek. Ketimbang dengan pemerintahan 15 tahun yang lalu, dengan kekuasaan yang dipimpin pemerintahan sebelumnya.
Karena itu katanya pernyataan saudara Nuryadin secara tidak langsung menjadi suatu pernyataan yang bersifat perintah terhadap Pj Bupati.
“Perlu diingat bahwa Pj itu bukan atasan DPRD, akan tetapi tupoksi PJ sebagai wakil pemerintah di daerah, dalam menjalankan tugas pemerintahan yang bagian dari mitra DPRD,” tegasnya.
Untuk itu, pernyataan Nuryadin selaku sekretaris Fraksi PDIP DPRD Halteng sangat disayangkan sebagai politisi senior, yang cara pandangnya tidak terukur dan akan membuat kegaduhan dan menyeret Pj Bupati untuk masuk dalam wilayah politik.
“Seharusnya saudara Nuryadin, sangat tau bahwa posisi dan kedudukan birokrasi tidak boleh diskriminatif pernyataan yang terkesan membuat perpecahan antara Pj dan para OPD,” katanya lagi. (Uku)
