TERNATE, Beritamalut.co-DPRD Kota Ternate melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota Ternate Tahun Anggaran (TA) 2017 gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ternate di gedung DPRD, Selasa (10/4/2018).
Dari rapat tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dinas PU untuk pekerjaan fisik tahun 2017 yakni beberapa kegiatan yang menjadi tunggakan dan belum memuai hasil yang maksimal.
Sementara di Dinas Perhubungan Kota Ternate yang menjadi catatan Pansus adalah dari target pajak parkir, pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, izin trayek, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhanan, semuanya rata-rata dibawah target 50 persen.
“Ada sekitar 13 program dengan 46 kegiatan dari PU dengan dana sekitar Rp. 140 Milyar hanya terealisasi Rp128 milyar dan sisanya akan dibayarkan untuk beberapa kegiatan fisik lainnya,” kata Fahri Badar, salah satu anggota pansus.
Ia mengatakan untuk pekerjaan pasar gamalama modern tahun 2017, alokasi anggaran dana DAK sekitar Rp. 20 milyar namun pelaksanaanya dilapangan menemui kendala terkait pembebasan lahan karena biaya standar bangunan 6 pemilik rumah warga terlalu tinggi dan sekarang dalam tahap negosiasi.
Namun untuk mempercepat penyelesaian pembangunanya, dinas PU telah melakukan redesain dalam rangka mengejar volume pekerjaan. Sebab kondisi keuangan kurang signifikan maka ditambahkan dana sekitar Rp. 10 milyar dari dana DAU untuk kelanjutan pembangunan tersebut ditahun 2018.
Selain itu, untuk SKPD Dishub yang menjadi catatan Pansus adalah dari target pajak parkir, pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, izin trayek, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhanan, semuanya rata-rata dibawah target 50 persen.
“Untuk menggenjot PAD disisi retribusi, pansus memiliki usulan untuk merubah perwali dari daerah tertib lalu lintas menjadi tertib parkir sehingga retribusi yang ditarik dari kendaraan bisa menjadi potensi untuk pemasukan PAD,” kata Fahri.
Ia berharap terhadap pekerjaan tahapan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahtahun 2017 dapat dilanjutkan di tahun 2018 jika kondisi anggaran masih memungkinkan.
“Pansus akan mengevaluasi setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran sumber dana APBD,” ucap Fahri. (Hsd)
