JAILOLO,Beritamalut.co-Puluhan massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) dan GMNI menggelar aksi unjukrasa di sejumlah titik di pusat Kota Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Senin (30/4/2018) siang tadi.
Aksi dimulai dari pusat perbelanjaan tepatnya 100 meter dari lapangan Festival Teluk Jailolo (FTJ), hingga kantor Bupati Halbar dengan membawa spanduk bertuliskan “Halbar Terancam Bangkrut”.
Halbar disebut terancam bangkrut karena banyaknya janji Bupati Danny Missy yang belum terealisasi, yang kini diperparah dengan adanya pinjaman ratusan miliar pemkab Halbar ke pihak bank.
Beny Rumawang, salah satu orator dalam orasinya menyebut Bupati Halbar Danny Missy terbukti menipu masyarakat karena mengumbar sejumlah janji politik saat kampanye maupun saat menjabat sebagai bupati, namun tak satupun yang dibuktikan hingga masa kepemimpinan di tahun ketiga.
“Saat ditanya masalah kepergian ke luar negeri beralasan pergi menggunakan uang pribadi. Kok secara diam-diam meminta DPRD menggeser APBD 2018 mendahului perubahan untuk ganti perjalanan dinas ke luar negeri. Ini merupakan salah satu tipuan dari sejumlah tipuan lain yang diperankan oleh bupati Danny Missy,” teriak Beny.
Dia mencontohkan yakni Bandara Kuripasai yang dijanjikan akan operasi tahun 2016 namun hingga kini tidak terealisasi. Belum lagi katanya rencana operasi Bandara Kuripasi itu terselip masalah dugaan kasus korupsi Rp 1,5 miliar.
“Kasus Rp 1,5 Miliar kini ditangani Polres Halbar dari rencana operasi bandara kuripasai itu,” katanya.
Selain itu kata Beny, bupati pernah berjanji Halbar bakal miliki GOR. Selain itu tahun 2016 masalah enam desa akan tuntas. Kemudian akan menaikan ADD dua kali lipat, mengembangkan perikanan Tuada.
Janji bupati lainnya yaitu akan bangun pasantren di Sidangoli 2016. MoU bersama Investor Swedia untuk pembangkit Listrik Tenaga Surya di Loloda, mengembangkan sayur kol 15.000 ton dan penyedian pasar sayur kol serta melalui MoU sekolah luar Negeri dengan Rusia untuk masyarakat tidak mampu yang berprestasi.
“Bupati juga berjanji datangkan sapi 10 ribu ekor untuk masyarakat, berjanji penyedian pasar untuk program jagung 20 ribu HA, bangun galangan kapal di desa Braha Sidangoli, tidak akan mengambil gaji saat menjadi bupati, kemudian memberi kewenangan untuk wakil mengurus pemerintahan saat kampanye, semuanya menipu masyarakat,” bebernya.
Namun hal itu katanya tidak dilakukan Danny sendiri tapi diduga ini dimainkan bersama dengan DPRD dalam pergeseran APBD induk 2018 untuk ganti perjalanan dinas keluar negeri.
“DPRD seharusnya tidak menyetujui pergeseran APBD 2018 ganti uang perjalanan dinas keluar negeri karena keberangkatan keluar negeri sangat mustahil disetujui mendagri karena saat keberangkatan APBD Halbar tidak menganggarkan perjalanan dinas keluar negeri,” katanya.
Selain itu katanya, menggeser anggaran APBD 2018 untuk pembayaran utang 41 meliar. Padahal, utang itu bisa dibuktikan dalam kajian APBD terindikasi fiktif karena proyek pihak ketiga yang disedor oleh Pemda ke DPRD tidak memenuhi unsur kebenaran utang.
“Terakhir yaitu masalah pinjaman Rp 150 miliar atau yang belakangan disebut besaran pinjaman Rp 159,5 miliar, diduga kuat kedua lembaga pemerintah bersekongkol menyetujui karena adanya dugaan sogok dalam pembahasan,” kata Beny lagi.
Amatan beritamalut.co, aksi tersebut nyaris bentrok dengan kelompok organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Halbar. Beruntung kejadian itu tidak melahirkan perkelahian karena pihak kepolisian dan anggota Satpol PP melerainya. (Lan)
