JAYAPURA,Beritamalut.co-PT Pertamina (Persero) MOR VIII menginisiasi diadakannya Program Workshop Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang dilaksanakan pada Rabu, 6 juni 2018 di Hotel Four Points Makassar.
Workshop dengan tema Mengatasi Kendala Penyaluran BBM ini dihadiri oleh Komite BPH Migas, General Manager Pertamina MOR VIII, Pemerintah Daerah, Polda, Kejaksaan, Hiswana Migas serta Kantor Syahbandar & Otoritas Pelabuhan (KSOP) se-Maluku Papua.
Dalam pembukaannya, Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar menyampaikan bahwa dilaksanakannya acara ini adalah untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di wilayah Maluku Papua khususnya di Lokasi 3 T (Tertinggal, Terdepan & Terluar).
“Memasuki tahun-tahun pilkada dan pilpres tentunya ketersediaan dan penyaluran BBM merupakan unsur yang sangat vital untuk dijaga, maka dibutuhkan komitmen berbagai pihak khususnya pengusaha yang menjalankan tugas sebagai lembaga penyalur untuk mendukung kelancaran Program BBM Satu Harga,” kata Ibnu.
Turut hadir Komite BPH Migas Marwansyah Lobo Balia yang dengan selaras menyampaikan bahwa kelancaran penyaluran BBM di wilayah Maluku Papua adalah sangat strategis dikarenakan pemerataan energi merupakan salah satu program penting dari Presiden Republik Indonesia.
“Workshop ini dilaksanakan dalam rangka menjamin kelancaran serta sebagai perwujudan energi yang berkeadilan,” tegas Lobo.
General Manager Pertamina MOR VIII Boy Frans Justus Lapian berharap dengan adanya forum ini akan memudahkan penyaluran BBM dari segi koordinasi dan komunikasi.
“Mengingat kondisi penyaluran di wilayah Maluku Papua memiliki sifat yang spesifik yakni banyaknya daerah-daerah terpencil serta geografis yang memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi. Sebagai tindak lanjutnya, ke depan akan dilakukan pertemuan untuk membahas petunjuk teknis lapangan penyaluran BBM yang sesuai dengan kondisi wilayah Timur,” pungkasnya. (mn)
