TOBELO,Beritamalut.co-Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Demokrasi menggelar aksi di Kantor Polres Halmahera Utara dan Kantor Panwas Kabupaten Halut, Kamis (9/8/2018).
Massa yang terdiri dari KNPI dan OKP diantaranya GMNI, GMKI, GAMKI, HMI dan BEM Universitas Halmahera Utara menggelar aksi dari pagi hingga siang tadi.
Di kantor Panwas Halut, usai menggelar orasi, massa kemudian melakukan pemalangan pintu kantor menggunakan kayu.
Di pintu juga bertuliskan “Kantor Ini Ditutup Untuk Sementara”.
Aksi pemalangan kantor Panwas Halut ini ditengarai ketidakpuasan atas seleksi anggota Bawaslu kabupaten dan kota di zona II wilayah Maluku Utara.
Ketua KNPI Halut Christian Maloko mengatakan, seleksi yang dilakukan timsel zona II bernilai politis dan syarat kepentingan serta penuh dengan dugaan gratifikasi/suap.
“Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikator yang terlihat, antara lain tidak transparannya akumulasi nilai untuk setiap peserta, mulai dari tes tertulis, psikologi, wawancara dan tes kesehatan,” ujarnya.
“Kemudian viralnya sebuah video di medsos memberikan gambaran bahwa seleksi Bawaslu zona II Malut dibumbui dengan fakta gratifikasi dan suap,” kata Christian lagi.
Sementara Alfon dari GMNI mengatakan, mereka juga mendesak tim seleksi Bawaslu zona II Wilayah Maluku Utara untuk menyampaikan hasil seleksi beserta nilai kumulatif seluruh peserta secara transparan kepada publik.
Selain itu mendesk Polda Maluku Utara mengusut tuntas dugaan gratifikasi tim seleksi sebagaimana video yang telah viral di media sosial.
“Jika tuntutan point 1 dan 2 diatas tidak ditanggapi dan dilaksanakan, maka kami berkesimpulan telah terjadi kasus suap, diskriminasi dan syarat dengan kepentingan politik, oleh karena itu kami menyatakan mosi tidak percaya dan menolak hasil seleksi yang diumumkan oleh tim seleksi Panwas Malut,” ujarnya kepada Beritamalut.co.
Mereka juga mendesak Bawaslu RI mengambil alih kewenangan tim seleksi zona II Provinsi Malut agar bersih dari praktek suap dan lebih adil dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai peserta tes dan lebih objektif serta meminta Bawaslu RI segera melakukan investigasi dan tes wawancara kembali dengan nilai yang transparan bagi 12 calon anggota Bawaslu kabupaten dan kota untuk ditetapkan menjadi 6 calon anggota Bawaslu kabupaten/kota.
“Oleh karena itu kami akan terus melakukan pemboikotota seluruh aktifitas panwas dan pileg 2019 di kabupaten Halut apabila hasil seleksi pada tangal 6 tidak ditinjau kembali,” kata Alfon lagi.
Sementara Ketua Panwas Kabupaten Halut Rafly Kamaluddin ST ketika dikonfirmasi mengapresiasi aksi yang dilakukan Aliansi Pemuda Demokrasi, hanya saja aksi itu menurutnya sangat keliru jika dialamatkan ke kantor Panwas Halut.
“Itu keliru karena ini kan bukan kami yang SK kan tapi timsel sehingga kepentingan massa aksi cocoknya dipertanyakan ke Bawaslu provinsi bahkan ke Bawaslu RI, karena ini kan seleksi kabupaten dan kota,” kata Rafli.
“Tapi yang jelas bahwa aksi itu sah-sah saja karena ini juga bagian dari upaya rekan-rekan yang melaksanakan aksi mengawal jalannya proses seleksi, kemudian saat aksi kita memang tidak berada di tempat, kita di Ternate semua mengikuti evaluasi fit and properties seleksi bawaslu,” kata Rafli lagi. (mn)
