TERNATE, Beritamalut.co – Polda Maluku Utara melalui Direktorat Intelkam punya cara lain menyambut peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2019 nanti.
Hari Buruh yang biasa dilakukan dengan aksi unjukrasa, Polda Malut justru menggelar dialog publik yang berlangsung di kantor Direktorat Intelkam Polda Malut, Sabtu (27/4/2019) siang tadi.
Hadir dalam acara tersebut diantaranya, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Drs, Suroto, Dir Intelkam Kombes Pol. Alfian Budiyanto, Kepala Dinas Nakertrans Malut Umar Sangaji, Wakil Ketua TKBM Pelabuhan A. Yani, Ketua Serikat Pekerja Nasioanal (SPN) Malut Samsudin Tidore, Kasie Intelijen Kantor Imigrasi Kelas I Ternate Agustinus Aponno.
Kapolda mengatakan, selama ini May Day dikenal atau dirayakan dengan aksi unjukrasa, padahal May Day adalah perayaan HUT Buruh sehingga harus dirayakan dengan cara potong tumpeng.
“Saat ini kami duduk bersama dan membahas giat terkait dengan May Day untuk melakukan kegiatan yang positif serta apabila ada permasalahan buruh dan perusahaan tidak perlu turun ke jalan, lebih baik kita selesaikan dengan dialog atau diskusi,” kata kapolda.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Malut, Sam Hunter mengatakan presiden telah mengundang seluruh kepala buruh ke istana terkait dengan kegiatan May Day dan Presiden meminta untuk kegiatan May Day diisi dengan kegiatan-kegiatan positif.
Serikat buruh di Malut katanya kurang aktif, sangat beda dengan yang ada di pulau Jawa.
“Jadi kami meminta kepada Disnaker Malut untuk wilayah Malut masih banyak perusahaan yang membayar karyawan tidak sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan gubernur. kami meminta kepada pengawasan TKA lebih ditingkatkan,” katanya.
Senada disampaikan KSPSI Kota Ternate, Asrul Rasyid Ichsan serta Amurudin perwakilan dari PT, NHM bahwa May Day akan diisi dengan agenda diskusi.
Terkait tenaga kerja yang ada di Kota Ternate katanya jarang yang mengadukan terkait dengan kebijakan perusahaan dikarenakan mereka takut dipecat, sehingga karyawan tetap menerima gaji di bawah upah.
Menanggai itu Kadisnakers Provinsi Malut Umar Sangaji mengatakan, terkait dengan akusisi perusahaan dilarang untuk melakukan PHK terhadap karyawan dan upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur saat ini sebesar Rp.2.500.000 dan yang paling tertinggi adalah Kota Ternate sebesar Rp.2.700.000.
“Jadi dalam agenda May Day bagimana kita sepakat menyuarakan kepada perusahaan untuk menerapkan upah minimum yang ditetapkan gubernur karena masih banyak perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah upah minimum,” katanya.
Dia menambahkan, gubernur saat ini sudah menyediakan lahan sebesar 10 Hektar di Sofifi, dan rencananya akan dihibahkan ke kementerian untuk dijadikan lahan pelatihan operator alat berat.
Selain itu adanya rencana PT. WBN akan membuka SMK Meteormejik dan pihak Disnaker Malut menyarankan harus dibuka di Sofifi. (As)
