TERNATE,Beritamalut.co – DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara, menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) perdana di Royal Resto Ternate, Selasa (15/10/2019) tadi.
Rapat yang dihadiri pengurus DPP Pusat beserta kabupaten dan kota di Maluku Utara itu menghasilkan beberapa poin keputusan untuk ditindaklanjuti ke DPP Partai Hanura.
Diantara hasil keputusan itu yaitu mendesak DPP Hanura untuk percepat Musyawarah Nasional (Munas) ditarik pada bulan November, kemudian meminta secara solidaritas Oesman Sapta Odang agar dapat kembali memimpin Partai Hanura sampai pada masa jabatan 2024.
Selain itu, meminta seluruh aset-aset milik Partai Hanura yang masih dikuasai oleh Badan Hukum maupun perseorangan diluar wewenang hukum Partai Hanura untuk kembali menjadi miik aset Partai Hanura.
Selanjutnya Partai Hanura akan melakukan langkah-langkah yang sangat selektif kepada seluruh kandidat Kepala Daerah di delapan Kabupaten Kota.
Pengurus DPP Partai Hanura, Hengki Irawan mengatakan, atas seluruh point keputusan yang dihasilkan Rampida DPD Partai Hanura tadi akan diteruskan ke pusat untuk dibahas.
“Saya kira semua itu sudah jelas dan tegas kami terima dan akan kita tindaklanjuti dalam Rapimnas Partai Hanura dan juga mendorong secepatnya pelaksanaan Munas untuk melaksanakan putusan-putusan Rapimda seluruh Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Malut, Basri Salama dalam konfersensi persnya lebih pada persiapan Partai Hanura menghadapi pilkada serentak kabupaten dan kota di Maluku Utara pada 2020 nanti.
Basri mengatakan, penjaringan bakal calon kepala daerah Partai Hanura di kabupaten dan kota sudah dibuka sejak tanggal 20 September dan akan berakhir sampai pada 20 Oktober.
“Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar dan beberapa tokoh-tokoh di daerah telah mendaftar, semua yang mendaftar baik itu sebagai kader partai maupun diluar kader partai, jadi siapa yang punya potensi yang kuat untuk kepentingan daerah dan punya elektabilitas yang tinggi itu yang akan menjadi rujukan bagi Partai Hanura untuk memberi putusan dicalonkan sebagai kepala daerah,” katanya.
Basri mengakui ada beberapa kader Partai Hanura punya potensial untuk namun itu akan diuji melalui survei. Hanya saja katanya ini bukan persoalan kader maupun bukan kader tapi yang paling penting adalah memiliki kepentingan bagi daerah yang kuat.
Seluruh bakal calon nanti yang telah mendaftar dan mengembalikan berkas akan diplenokan masing-masing kabupaten kota sebelum akhirnya dibawa ke DPP untuk diputuskan.
“Terkait dengan kepala daerah, kami akan memasang kriteria yang agak ketat karena dari hasil evaluasi kami, 20 tahun Provinsi Maluku Utara ini berdiri dan hampir di beberapa kabupaten kota itu ada masa waktu yang berbeda-beda pembentukanya, hampir seluruh kepala daerah kita itu ada yang menurut kami masih jauh dari kriteria-kriteria dasar yang dianut oleh Partai hanura,” katanya.
“Kam cukup selektif, sehingga siapapun yang nanti menjadi Kepala Daerah di Maluku Utara ini baik Kabupaten Kota, maupun Provinsi kedepan adalah orang-orang yang memiliki amanah serta tanggungjawab yang kuat, terhadap kemaslahatan hidup banyak orang,” kata Basri lagi. (Jr)
