TERNATE,Beritamalut.co-DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rampimda) bertajuk “Penguatan struktur dan Rekrutmen Kader Partai Menuju Pilkada Serentak 2020 Maluku Utara” di aula Hotel Batik, Kota Ternate, Minggu (05/01/2020).
Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Johan Lewerissa SH. MH dan dihadiri para ketua dan pengurus Partai Gerindra di wilayah Provinsi Malut.
Johan dalam sambutannya mengatakan, bahwa dinamika politik mengharuskan kita bergerak bersama menuju cita-cita yang sama.
“Partai politik hanya alat, yang berkuasa adalah rakyat. Tidak pernah berhasil apabila partai tidak bekerja sama,” katanya, Minggu (05/01/2020.
Sementara itu, Ketua Panitia pelaksana, Mansur Sangadji mengatakan, dari Rapimda tadi menghasilkan beberapa rekomendasi partai.
Diantaranya yaitu mengusulkan Dr. Sirajudin, SH, MH untuk nantinya menjadi pertimbangan DPP dalam jajaran struktur DPP Partai Gerindra.
Kedua katanya, dalam Forum Rapimda tadi dinamika yang berkembang di peserta yaitu mengiginkan untuk dilakukan evaluasi terhadap pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara yang berasal dari partai Gerindra.
“Nah itu menjadi dinamika forum dan disetujui oleh forum Rapimda, sebagai salah satu materi dan kita akan merekomendasikan ke DPP untuk mengevaluasi pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara yang berasal dari Gerindra,” kata Mansur.
Ketiga yaitu akan menyampaikan ke pimpinan DPP tentang illegal fishing yang terjadi di Provinsi Maluku Utara Pulau Halmahera khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) untuk segera dilakukan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal disana.
Kemudian yang ke empat yaitu akan merekomendasi ke DPP terutama kader-kader terbaik Gerindra yang kemudian terakomodir atau mereka berpartisipasi pada pilkada serentak 2020, ini akan menjadi rekomendasi tersendiri bagi DPD Gerindra kepada DPP untuk menjadi pertimbangan dalam rekruitmen pada pilkada serentak 2020 ini.
“Keputusan hasil Rapimda ini secepatnya kami akan melakukan rekomendasi verifikasi internal DPD, dan secepatnya kita akan sampaikan ke DPP, dan kemudian kita sampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Anggota DPRD untuk segera menjadi referensi sehingga terkait dengan langkah-langkah organisasi harus taat, dan kemudian Hak-Hak dan Tanggung jawab partai terutama Anggota DPRD segera ditaati, dan jika tidak kita akan melakukan mekanisme peringatan 1 2 dan 3, jika tidak kita akan melakukan evaluasi secara tegas,” ujar Mansur.
“Yang jelas Rapat Pimpinan Daerah ini yang melahirkan rekomendasi salah satunya rekomendasi evaluasi pergantian unsur pimpinan DPRD itu tidak ada lagi evaluasi di tingkat DPD namun langsung ditindak lanjuti ke DPP,” katanya lagi.
Seperti diberitakan, adapun unsur pimpinan DPRD Malut yang diilantik pada 12 November 2029 lalu yaitu Kuntu Daud SE (PDI-Perjuangan) sebagai Ketua, Muhammad Abusama M.M (Golkar) sebagai Wakil Ketua, Wahda Zainal Imam (Gerindra) sebagai Wakil Ketua dan M. Rahmi Husen (PAN) sebagai Wakil Ketua.
Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Sahril Tahir berharap pengurus harus mengedepankan struktur partai, sehingga ada sinergitas mulai dari DPD dengan DPC, kemudian DPC dengan PHC kecamatan serta PHC kecamatan dengan desa/kelurahan dan orangnya harus ada.
“Karena selama ini kita melihat organisasi ini tiba pemilu baru bentuk pengurus dan di SK kan harus ada orangnya karena ini materi pokok yang harus saya utamakan dan dibahas tuntas sampai pada tingkat DPC, PHC dan ranting,” kata Sahril.
Untuk target di pilkada serentak 2020 katanya, Partai Gerindra tidak hanya memilih kepala daerah di 8 kabupaten dan kota di Maluku Utara tapi lebih dari itu katanya yaitu pemilu 2024.
“Yang berikut ada program besar saya itu dalam 5 tahun saya berkeinginan pembentukan seluruh sekretariat tingkat provinsi sampai kabupaten kota,” kata Sahril. (sm)
