TERNATE,Beritamalut.co-Sultan Tidore, Husain Alting Sjah tidak menghendaki adanya rasisme atau diskriminasi.
Ini disampaikan Sultan menanggapi kasus dugaan penghinaan yang mengarah ke rasis di Kelurahan Bobo, Kota Tidore yang bermula dari unggahan chatting di media sosial facebook.
“Tidak boleh ada rasis karena tiu dilarang dalam agama manapun, apalagi dalam Islam,” kata Husain belum lama ini di kediamannya di Ternate.
Menurutnya, rasis tidak hanya dilarang dalam Islam tapi juga semua agama.
Itu karena manusi terlahir di dunia bukan atas kemauan masing-masing tapi memang sudah kehendak dari Allah SWT.
Begitu pun soal warna kulit dan rambut, semuanya merupakan kehendak dari Allah SWT.
“Jadi kita lahir di dunia bukan dari request bahwa saya misalnya harus lahir di Tidore, di Papua, Ternate atau dimana saja. Tapi itu sudah menjadi kehendak Ilahi,” katanya.
“Mari semua kita kenali diri masing-masing, mari memandang dengan kaca mata ilmiah sehingga kehidupan kita aman,” katanya lagi.
Sultan menambahkan bahwa hubungan antara Moloku Kie Raha dan Papua sudah terjadi sekian ratus tahun lalu.
Orang Papua yang datang di Maluku Utara, ada sebagian di Morotai, Bacan, Halmahera Timur, dan Tidore.
“Nah sekarang masuk dalam Kesultanan Tidore, tapi kalau masuk di Tidore kita belum dapat bukti otentik sejarah,” ujarnya.
Ditanya soal Papua Merdeka, Sultan menjelaskan bahwa Papua sebagai bagian dari NKRI itu sudah final ketika Indonesia deklarasikan sebagai NKRI dimana pada 1956 jauh lebi final bahwa Papua sudah bagian dari NKRI yang sebelumnya Negara Republik Indonesia.
“Nanti Tidore dan Papua menyatakan sikap menyerahkan Papua seutuhnya ke Indonesia maka sejak itu disebut NKRI,” jelas Sultan.
“Karena NKRI, jika ada pihak lain yang inginkan atau ambil jalan lain tentu akan mengambil negara RI secara keseluruhan, oleh karena itu langkah itu tidak boleh ada, tapi faktanya ada,” katanya lagi.
Karena itu jika ada sesuatu belum terlalu baik di dalam NKRI, atau hal-hal yang belum terurus, maka negara harus hadir memberikan ruang dan tempat, apakah diskusi atau lain.
“Kalau masalah ekonomi, maka yang diurus ekonominya. Mungkin SDA maka harus dipenuhi,” tambah Sultan. (mn)