DARUBA, Beritamalut.co – Ketua Satgas Cipta Lapangan Kerja (CLK) Syakir Sandri mengaku telah menghentikan sementara berkas pendaftaran bagi calon penerima Becak Motor (Bentor) yang rencananya diadakan sebanyak 200 unit.
Hal tersebut disampaikannya melalui hearing bersama DPRD, Organda, Kadishub, pelaku Bentor dan Kabag Hukum di ruang sidang lantai II Kantor DPRD, Kamis (27/08/2020).
“Hasil hearing sebelumnya antara DPRD, Organda, dan Dinas Perhubungan menghentikan sementara dan melakukan kajian-kajian. DPRD telah menyurat ke Bupati Cq. Satgas Cipta Lapangan Kerja dan disampaikan oleh Kabag Hukum maka pendaftaran itu saya hentikan,” kata Syakir, Kamis tadi.
Penutupan pendaftaran itu telah diumumkan dan ditempel sebagai informasi, menunggu hasil analisa dan kajian-kajian dari Dinas Perhubungan.
“Tapi, ada masyarakat yang datang dan kita telah sampaikan bahwa pendaftaran telah ditutup. Alasan mereka untuk titip kalau pengadaan itu jadi berarti kita dapat. Suka atau tidak saya terima tapi, belum direkap,” katanya.
Karena, sesuai surat yang dilayangkan oleh DPRD Ke Bupati Cq. Satgas Cipta Lapangan Kerja, sehingga CLK menganggap persoalan itu sudah selesai dan tinggal menunggu bagaimana hasil analisisnya.
Untuk itu sampai hari ini berkas yang dimasukan masih ada namun belum direkap sebab apa yang disampaikan DPRD ke Bupati patut dihargai.
“Kalau hasil analisanya tidak boleh ya silahkan kita mau apakan kami kan baru mengadministrasikan itu pun belum muat didaftar karena sudah jadi masalah,” terangnya.
Dia menambahkan, desain awalnya angkot pun turut dimasukan namun pertimbangannya itu malah mematikan bentor, sehingga hanya pengadaan bentor.
Saat itu diminta buat daftar berapa banyak bentor yang masuk penduduk Morotai yang membawa bentor milik orang lain, bukan miliknya.
“Makanya kita cari solusi agar mereka ini dapat memiliki bentor dengan setoran yang rendah, untuk mencapai itu kami buat pengumuman agar dapat di lihat antusias masyarakat seperti apa? kemudian kita kroscek di lapangan apakah benar orang Morotai yang membawa bentor milik orang lain atau memang miliknya tapi, sudah tua atau tidak layak dari itu ternyata banyak berantusias untuk daftar,” katanya lagi.
Selain itu ada keluhan dengan banyaknya bentor tapi orang kesulitan saat membutuhkan misalnya dari RSUD Desa Dehegila ke Daruba sehingga perlu dibagi pos-pos agar tidak terjadi kesulitan tapi ketika itu direncanakan belum juga selesai prosesnya sudah ada masalah.
Soal anggaran katanya Pemda tidak punya yang dialokasikan untuk pengadaan bentor namun masih ada jalan lain pihak ketiga yang bisa dilobi dengan harga yang cukup murah jika pemda tidak memiliki anggaran soal itu.
“Kita belum mengadakan baru uji coba dan jika itu jadi maka kita akan datang kordinasikan dengan organda sesuai hasil diskusi dengan teman-teman apabila hasil analisanya semua selesai,” tambahnya. (mj)
