NEW YORK – Presiden Joe Biden melayangkan sanksi berupa pembekuan aset senilai 1 miliar dollar AS kepada Myanmar usai terjadi kudeta di negara Burma tersebut.
Sanksi diberikan untuk mencegah para jenderal di balik kudeta mengakses dana pemerintah yang ditahan di AS.
“Hari ini, saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis. Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbut dan menunjukkan rasa hormat atas keinginan rakyat Burma,” kata Biden mengutip Nikkei Asia, Kamis (11/2/2021).
Seruan Biden ini menandai tindakan terkuat yang diambil oleh AS terhadap militer Myanmar sejak mengkudeta negara itu pada 1 Februari 2021, dengan menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan politisi lainnya setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilu.
Lebih dari itu, Biden telah menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan sanksi tambahan kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, termasuk kepentingan bisnisnya dan anggota keluarga mereka.
“Gedung Putih akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma,” ungkap Biden.
Lalu, Gedung Putih telah mengontak mitra dan sekutu, khususnya di wilayah Indo-Pasifik, untuk membantu koordinasi tindakan internasional atas apa yang terjadi di Myanmar.
“Kami akan siap memberlakukan tindakan tambahan. Kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami dan mendesak negara lain untuk bergabung dengan kami dalam upaya ini,” tambahnya.
Salah satu negara yang dihubunginya adalah Jepang. Negeri Sakura diketahui telah lama memiliki hubungan dekat dengan Myanmar sebagai donor bantuan luar negeri dan sumber investasi bisnis.
Pada pekan lalu, AS di bawah kepemimpinan Joe Biden secara resmi menetapkan kejadian di Myanmar adalah kudeta. Penetapan secara otomatis memicu pembatasan bantuan AS yang diberikan kepada Myanmar.
Kendati demikian, Gedung Putih memastikan, pembatasan bantuan ke Myanmar tidak akan memengaruhi bantuan kemanusiaan kepada negara Asia Tenggara itu.
Saat dia menjadi Wakil Presiden di masa Barack Obama, AS pernah memimpin upaya diplomatik untuk membawa Myanmar keluar dari isolasi setelah puluhan tahun terputus dari dunia.
Kala itu, pemerintahan Obama merangkul transisi Myanmar menuju negara demokrasi dengan meringankan sanksi. (Kompas.com)
