Penataan Kawasan Kampung Makassar Timur Terkendala Ganti Rugi, Ada yang Minta Diatas Rp 1 Milliar

TERNATE, Beritamalut.co – Rapat Gabungan komisi I, II dan III DPRD kota Ternate bersama sejumlah OPD terkait membahas sinkronisasi Program Kota Ku yang berlangsung di Ruang Eksekutif DPRD, Senin (15/3/2021).

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) kota Ternate Nuryadin Rahman diwawancarai usai rapat mengatakan, rapat ini merupakan pertemuan yang kedua bersama komisi gabungan dan alhamdulilah sudah ada solusinya.

“Mungkin waktu dekat DPRD akan laksanakan pertemuan internal dengan badan anggaran (Banggar), dan setelah rapat maka mereka (DPRD) akan menyampaikan ke kita (Perkim), sebagai pelaksanaannya,” kata Nuryadin.

Sambungnya, terkait dengan skala kawasan ini memang kekurangan anggaran ganti rugi warga terkena dampak (WTP) di Kelurahan Kampung Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.

Sesuai usulan yang sudah diajukan oleh Disperkim itu belum terakomodir, dan setelah itu diajukan lagi karena itu kegiatan skala kawasan yang dilakukan oleh pihak balai. Dan pihak balaipun belum bisa laksanakan kegiatannya karena belum ada ganti rugi lahan.

“Jadi anggarannya sebesar Rp.5,3 miliar dan sudah disampaikan ke DPRD beberapa catatanya setelah itu akan di bahas oleh pihak DPRD. Rencana dan kegiatan yang disiapkan yang akan dieksekusi itu di Bulan April 2021,” ujar Yadi.

“Pada awal Januari 2021 kita konsolidasi lahan, dan di Februari kita sudah lakukan penyerahan sertifikat ke beberapa warga yang ikut konsolidasi lahan. Lahan yang masuk skala kawasan warga terkena dampak (WTP) itu masih kekurangan pembiayaan sehingga bulan ini kita harapkan disetuji dan di bulan April kita bisa laksanakan,” tambahnya.

Karena di Pihak balai jika proses tendernya sudah selesai maka proses pelaksanaan sudah bisa jalan. Untuk itu, besok akan diadakan rapat lanjutan bersama Pokja PKP, dan Balai untuk membahas skenario lanjutan Jika misalnya terjadi perubahan di WTP jika tidak kesepakatan dokumen sosialnya maka akan terjadi perubahan disitu.

“Perubahan itu skemanya agar anggaran ini bisa terealisasi karena luas kawasan yang ditata itu sekitar 6,2 Hektar. Namun yang dilaksanakan adalah 2 Hektar termasuk pelebaran 6 meter disitu dan jika terjadi trebel dikawasan itu maka kita akan alihkan ke kawasan yang lain,” ungkapnya.

Nuryadin menambahkan, saat ini sisa 8 rumah warga terkena dampak bahkan Minggu kemarin sudah sempat rapat bersama Pengadilan Negri dan Kejaksaan Negri dan soluasinya itu ada 6 rumah memohon untuk pertimbangkan ulang biaya ganti rugi besar dan luasan tanah yang belum terhitung.

“Jadi di kawan jalan 6 meter itu ada sekitar 14 rumah dan sebagian besar rumah sudah menyetujui harga yang sudah ditetapkan KJPP dan tinggal 8 rumah itu. Dan 8 rumah itu ada 6 rumah sudah menetujui juga dengan catatan sisa tanah itu harus dihitung karena sisa tanah itu tidak dipakai lagi artinya bayarnya tanah secara keseluruhan. Maka pertimbangan itu Perkim akan mengkaji bersama tim KJPP jika diiyakan maka 6 rumah sudah tidak masalah. Tinggal 2 rumah itu saja belum ada kesepakatan karena mereka minta hargannya sangat tinggi sekitar Rp.1 miliar lebih,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD kota Ternate Muhajirin Baylusi mengatakan, jika ikuti ketentuan maka nilai ukuran lahan itu meter persegi (m²) itu Rp. 500.000 dari NJWP. Namun itu dihitung untuk mengantikan keuntungan bukan kerugian.

Harga itu kata Muhajirin sudah ada pertimbangan sosial ekonomi dan jika dihitung ganti rugi dikawasan itu sekitar Rp.10 juta sampai Rp.13 juta meter persegi (m²). Perhitungan dari tim independen KJPP katanya tidak harus mengikuti NJWP namun melebihi diatas itu untuk melihat keuntungan dan itu sudah ada ketentuan di Dinas Pertanahan.

Dengan demikian maka ada 1 rumah ada yang dapat Rp.500 juta bahkan ada yang lebih dari itu, dimana ada beberapa rumah minta di atas Rp. 1 miliar.

“Tim independen KJPP itu sudah menghitung dengan normal di atas angka NJWP namun mereka masih meminta melebihi Rp.1 miliar. Jadi ada langkah-langkah komunikasi dengan kejaksaaan, pengadilan dan itu alhamdulilah sudah difasilitasi oleh dinas perkim diskusikan untuk mencari solusi lewat pertimbangan hukum mereka namun jika belum juga, maka anggaran itu akan dititipkan berdasarkan anggaran yang sudah dihitung,” jelas Muhajirin.

Politisi PKB itu menambahkan tadi DPRD juga menemukan alokasi anggaran itu terhambat di pengimputan bahkan nyaris tidak terimput untuk Rp.5,3 miliar. Maka DPRD akan melanjutkan rapat pada hari Kamis (18/3/2021) pukul 14.00 WIT dengan TAPD untuk memutuskan anggaran Rp. 5,3 miliar itu untuk diadakan.

“Untuk pergeseran anggaran nanti kita lihat karena tadi dari orang keuangan mengatakan DPA Dinas Perkim itu Rp.18 miliar, sementara dari Perkim itu katanya Rp.14 miliar suda termasuk belanja pegawai. Dari perbedaan dua anggaran ini, kita meminta kepada Perkim untuk komunikasi ulang apakah anggarannya memang Rp.18 miliar atau 14 miliar. Jika Rp. 18 miliar itu benar maka tidak ada lagi anggaran Rp.5,3 itu kita alokasikan. Kalau memang Rp.14 miliar maka ada penambahan anggaran,” tambahnya. (Sukur L)

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Makan Nanas Bisa Turunkan Kolesterol, Mitos atau Fakta? Begini Penjelasan Dokter

Jakarta - Kolesterol tinggi menjadi masalah kesehatan yang kerap muncul setelah lebaran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya makanan dengan kandungan kolesterol tinggi yang dikonsumsi selama...

Alasan TNI Kini Gunakan Istilah OPM di Papua

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut kelompok bersenjata di Papua dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Istilah yang sebelumnya dipakai oleh TNI adalah...

Mengintip Kekuatan Militer Iran yang Disebut Segera Serang Israel

Jakarta - Iran disebut bakal segera menyerang Israel dalam 24-48 jam ke depan. Serangan itu buntut penyerangan yang dilakukan Israel terlebih dahulu ke konsulat Iran...

Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1445 H Jatuh pada Rabu 10 April 2024

JAKARTA - Hasil Sidang Isbat Kementerian Agama (Kemenag) RI menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu, 10 April 2024. Keputusan disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut...

TERPOPULER

Kalimat Khusnul Khatimah atau Husnul Khatimah, yang Tepat Ya?

Jakarta - Masyarakat masih banyak yang ragu memilih kalimat antara khusnul khatimah atau husnul khatimah. Padahal, setiap kata memiliki arti yang berbeda. Biasanya, kalimat khusnul...

Suami Prioritaskan Ibunya atau Istri?, Ini Penjelasan dalam Alquran dan Hadist

Jakarta – Seorang suami memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar, di antaranya adalah peranan dan tanggung jawabnya kepada istrinya. Karena seorang istri...

Lima Hadits Rasulullah SAW Tentang Keistimewaan Wanita Salihah

Jakarta - Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang mulia. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Islam sangat menjaga harkat,...

25 Ciri dan Gejala Orang yang Perlu Diruqyah

Jakarta - Kita mungkin bisa merasakan ketika tubuh mengalami sesuatu yang berhubungan dengan dunia medis. Namun, ada beberapa hal yang justru terjadi pada tubuh...

Apa Jawaban Jazakalla Khairan? Ini Balasannya dan Arti Lengkapnya

Jakarta - Ucapan 'Jazakalla Khairan' biasa diucapkan ketika sesorang menerima kebaikan dari orang lain. Lantas, apa jawaban 'Jazakalla Khairan'? Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk...

Mengenal Hadits Qudsi dan Contoh-contohnya

Jakarta - Hadits secara bahasa berarti Al-Jadiid (الجديد) yang artinya adalah sesuatu yang baru. Sedangkan hadits menurut istilah para ahli hadits adalah : مَا أُضِيْفُ...