Jokowi Beri Tunjangan PNS hingga Rp 1,7 Juta, Ini Respons Korpri

Jakarta – Para Pegawai Negeri Sipil atau PNS kembali mendapatkan kabar baik. Setelah dipastikan mendapatkan THR dan gaji ke-13, ASN dengan jabatan fungsional tertentu juga mendapatkan kenaikan Tunjangan PNS.

Tunjangan PNS termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Nilainya juga beragam, mulai dari Rp 289.000 hingga Rp 1.755.000. Adanya kenaikan tunjangan ini disambut baik oleh Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang juga menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah.

Alhamdulillah, kami syukuri (kenaikan tunjangan kinerja),” ujarnya singkat saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (23/5/2021).

Pemberian Tunjangan PNS ini, dinilai Zudan, adalah hal yang baik bagi para PNS. Kendati mendapat beberapa pemotongan hak seperti tunjangan kinerja, PNS harus tetap bersyukur karena kondisi keuangan negara saat ini tidaklah mudah. “Disyukuri agar Allah menambah nikmatnya,” katanya.

Zudan juga berujar bahwa PNS adalah salah satu profesi yang masih beruntung di tengah pandemi, dibandingkan sektor industri yang lain.

PNS masih menerima THR dan gaji utuh, sedangkan pekerja dan pelaku usaha bahkan ada yang rela kehilangan mata pencahariannya.

“Saya mengajak teman-teman itu menaruh rasa syukur yang sedalam-dalamnya bahwa negara masih memberikan perhatian besar kepada para ASN,” ujarnya saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Tunjangan PNS Naik hingga Rp 1,7 Juta, Rincian Besaran dan Kriteria yang Dapat

Pegawai Negeri Sipil atau PNS atau mendapatkan kenaikan tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tunjangan PNS ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Ini adalah tunjangan fungsional yang diberikan kepada PNS, yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu 28 April 2021.

“Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat diberikan Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat setiap bulan,” demikian bunyi Pasal 2 dalam Perpres tersebut, seperti dikutip Minggu (22/5/2021).

Pemberian tunjangan penggerak swadaya masyarakat ini diberikan bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara yang bekerja pada Pemerintah Daerah, dibebankan pada APBD.

Pemberian Tunjangan PNS penggerak swadaya masyarakat dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lainyang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 6.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2OO7 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Liputan6.com)

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Makan Nanas Bisa Turunkan Kolesterol, Mitos atau Fakta? Begini Penjelasan Dokter

Jakarta - Kolesterol tinggi menjadi masalah kesehatan yang kerap muncul setelah lebaran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya makanan dengan kandungan kolesterol tinggi yang dikonsumsi selama...

Alasan TNI Kini Gunakan Istilah OPM di Papua

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut kelompok bersenjata di Papua dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Istilah yang sebelumnya dipakai oleh TNI adalah...

Mengintip Kekuatan Militer Iran yang Disebut Segera Serang Israel

Jakarta - Iran disebut bakal segera menyerang Israel dalam 24-48 jam ke depan. Serangan itu buntut penyerangan yang dilakukan Israel terlebih dahulu ke konsulat Iran...

Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1445 H Jatuh pada Rabu 10 April 2024

JAKARTA - Hasil Sidang Isbat Kementerian Agama (Kemenag) RI menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu, 10 April 2024. Keputusan disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut...

TERPOPULER

Kalimat Khusnul Khatimah atau Husnul Khatimah, yang Tepat Ya?

Jakarta - Masyarakat masih banyak yang ragu memilih kalimat antara khusnul khatimah atau husnul khatimah. Padahal, setiap kata memiliki arti yang berbeda. Biasanya, kalimat khusnul...

Suami Prioritaskan Ibunya atau Istri?, Ini Penjelasan dalam Alquran dan Hadist

Jakarta – Seorang suami memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar, di antaranya adalah peranan dan tanggung jawabnya kepada istrinya. Karena seorang istri...

Lima Hadits Rasulullah SAW Tentang Keistimewaan Wanita Salihah

Jakarta - Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang mulia. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Islam sangat menjaga harkat,...

25 Ciri dan Gejala Orang yang Perlu Diruqyah

Jakarta - Kita mungkin bisa merasakan ketika tubuh mengalami sesuatu yang berhubungan dengan dunia medis. Namun, ada beberapa hal yang justru terjadi pada tubuh...

Apa Jawaban Jazakalla Khairan? Ini Balasannya dan Arti Lengkapnya

Jakarta - Ucapan 'Jazakalla Khairan' biasa diucapkan ketika sesorang menerima kebaikan dari orang lain. Lantas, apa jawaban 'Jazakalla Khairan'? Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk...

Mengenal Hadits Qudsi dan Contoh-contohnya

Jakarta - Hadits secara bahasa berarti Al-Jadiid (الجديد) yang artinya adalah sesuatu yang baru. Sedangkan hadits menurut istilah para ahli hadits adalah : مَا أُضِيْفُ...