Hadiri Rakorwasin Keubang, Gubernur Bilang Sinergi dengan BPKP Sudah Berjalan Cukup Baik

TERNATE, Beritamalut.co – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasin Keubang) Tingkat Provinsi yang dihadiri secara langsung oleh Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc di Gamalama Ballroom Sahid Bela Hotel Ternate, Senin (24/05/2021).

Dalam sambutannya gubernur menyampaikan selamat datang di Provinsi Maluku Utara, kepada Bapak Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, yang berkenaan hadir pada rapat koordinasi ini, Bumi Maluku Kieraha.

Gubernur juga mengatakan bahwa Visi dan misi kepala daerah merupakan komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, pelaksanaan program dan kegiatan di setiap Perangkat Daerah harus dilaksanakan secara efektif, menggunakan sumber daya yang ada secara efisien, dengan menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Ujar gubernur dua periode ini.

Lanjutnya, untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah telah sesuai dengan serta sesuai dengan standar atau norma yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka diperlukan sistem kontrol dan pengawasan yang baik.

“Dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP), dalam hal ini adalah Inspektorat daerah,” ujar gubernur.

Gubernur mengatakan bahwa APIP dapat memberikan nilai tambah maksimal jika diberikan kapabilitas yang cukup. Bentuk kapabilitas tersebut berupa kewenangan atau peran yang sesuai. Peran tersebut dalam bentuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sesuai kebijakan pengawasan dari kemendagri, arahan pimpinan, BPKP, dan KPK.

Kapabilitas juga berarti kemampuan untuk melaksanakan peran tersebut dan untuk itu tentu saja perlu dukungan SDM, anggaran, metode kerja serta Sarana dan Prasarana yang memadai.

“Olehnya itu, pemerintah daerah harus memberikan peran yang sesuai dan mendukung peran APIP baik dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, maupun sarana dan prasarana serta dengan anggaran yang memadai,” tutur gubernur.

Untuk meningkatkan peran APIP tersebut, APIP harus aktif berkomunikasi dengan BPK, KPK dan APH serta bersinergi dengan sesama Inspektorat maupun Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian dan BPKP.

“Sesuai informasi yang saya terima dari Pak Inspektur Provinsi, sinergi dengan BPKP sudah berjalan dengan cukup baik, dan akan terus ditingkatkan guna mewujudkan tujuan bersama,” tambah Gubernur.

Beliau juga, mengajak semua untuk terus bahu membahu, saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas dan peran APIP di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Sementara itu, Deputi Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No.192 tahun 2014, BPKP mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

“Mandat ini juga sejalan dengan arahan dari Presiden di berbagai kesempatan yang menekankan peran BPKP untuk mengawal efektivitas dan efisiensi anggaran dan belanja dalam mendukung keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Agenda pembangunan pemerintah telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No.86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang terdiri dari Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diarahkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional serta Reformasi Sosial.

“Ada 7 (tujuh) agenda prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2021 yaitu: 1) penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) pengembangan wilayah untuk pemerataan dan pengurangan kesenjangan; 3) peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 4) peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) penguatan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan 7) stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik,” urainya.

Peran pengawasan intern oleh APIP untuk memastikan akuntabilitas dan sustainabilitas pembangunan sangat dibutuhkan. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP harus bersifat konvergen dan kolaboratif, cepat, tepat waktu, dan adaptif.

“BPKP sendiri telah memetakan 15 Agenda Pengawasan Prioritas (APP) 2021 dengan total 60 cluster objek pengawasan, serta 67 pengawasan tematik daerah untuk seluruh Indonesia yang tercantum dalam Agenda Pengawasan Prioritas Daerah (APPD 2021), termasuk di wilayah Provinsi Maluku Utara,” ungkap Dadang.

Selain itu, Deputi juga menyampaikan Dalam rangka implementasi program-program tersebut, perlu dilakukan pengawasan terintegrasi atas pembangunan sektor perikanan dan pariwisata di wilayah Provinsi Maluku Utara untuk menilai keselarasan kebijakan dan akuntabilitas implementasinya dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara. Simpulan dari hasil pengawasan ini nantinya diharapkan akan menjadi bahan bagi kepala daerah dan otoritas terkait lainnya dalam mengambil langkah-langkah kebijakan strategis untuk melakukan percepatan dan pengawalan program sektor perikanan dan pariwisata di Provinsi Maluku Utara.

“Kami berharap, setelah rapat koordinasi ini, BPKP dan APIP di wilayah Provinsi Utara akan bersama-sama dan berkolaborasi dalam merumuskan pengawasan program sektor perikanan dan pariwisata, sejak penentuan rencana umum pengawasan, desain dan metodologi pengawasan, mekanisme pelaporan serta monitoring hasil pengawasan,” tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Deputi Kepala BPKP bidang PPKD Dadang Kurnia yang didampingi Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.

Disela-sela kegiatan tersebut juga di lakukan penyerahan Sertifikat tanah secara simbolis ini merupakan hasil dari kegiatan supervisi KPK. Yang terdiri dari 7 sertifikat tanah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diterima oleh Gubernur Maluku Utara, 2 sertifikat diberikan kepada pemerintah Kota ternate yang di terima Walikota Ternate, 2 sertifikat lainnya diberikan kepada pemerintah Halmahera selatan yang diterima oleh Sekretaris Daerah Halsel, dan 64 sertifikat lagi diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang diterima oleh Bupati Pulau Morotai. Yang diberikan oleh Kepala Kanwil BPN Maluku Utara Abdul Aziz yang didampingi Kepala Satgas Pencegahan wilayah V KPK.

Tampak hadir, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc, Deputi Kepala BPKP bidang PPKD Dadang Kurnia, Kepala BPKP Perwakilan Malut Aryanto Wibowo, Kepala Kanwil BPN Maluku Utara Abdul Aziz, Kepala Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria, Mewakili Irjen Kemendagri, Para Bupati/Walikota se Provinsi Maluku Utara, Inpektur Provinsi Maluku Utara Nirwan MT. Ali, Para Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku utara. (mn)

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Makan Nanas Bisa Turunkan Kolesterol, Mitos atau Fakta? Begini Penjelasan Dokter

Jakarta - Kolesterol tinggi menjadi masalah kesehatan yang kerap muncul setelah lebaran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya makanan dengan kandungan kolesterol tinggi yang dikonsumsi selama...

Alasan TNI Kini Gunakan Istilah OPM di Papua

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut kelompok bersenjata di Papua dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Istilah yang sebelumnya dipakai oleh TNI adalah...

Mengintip Kekuatan Militer Iran yang Disebut Segera Serang Israel

Jakarta - Iran disebut bakal segera menyerang Israel dalam 24-48 jam ke depan. Serangan itu buntut penyerangan yang dilakukan Israel terlebih dahulu ke konsulat Iran...

Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1445 H Jatuh pada Rabu 10 April 2024

JAKARTA - Hasil Sidang Isbat Kementerian Agama (Kemenag) RI menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu, 10 April 2024. Keputusan disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut...

TERPOPULER

Kalimat Khusnul Khatimah atau Husnul Khatimah, yang Tepat Ya?

Jakarta - Masyarakat masih banyak yang ragu memilih kalimat antara khusnul khatimah atau husnul khatimah. Padahal, setiap kata memiliki arti yang berbeda. Biasanya, kalimat khusnul...

Suami Prioritaskan Ibunya atau Istri?, Ini Penjelasan dalam Alquran dan Hadist

Jakarta – Seorang suami memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar, di antaranya adalah peranan dan tanggung jawabnya kepada istrinya. Karena seorang istri...

Lima Hadits Rasulullah SAW Tentang Keistimewaan Wanita Salihah

Jakarta - Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang mulia. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Islam sangat menjaga harkat,...

25 Ciri dan Gejala Orang yang Perlu Diruqyah

Jakarta - Kita mungkin bisa merasakan ketika tubuh mengalami sesuatu yang berhubungan dengan dunia medis. Namun, ada beberapa hal yang justru terjadi pada tubuh...

Apa Jawaban Jazakalla Khairan? Ini Balasannya dan Arti Lengkapnya

Jakarta - Ucapan 'Jazakalla Khairan' biasa diucapkan ketika sesorang menerima kebaikan dari orang lain. Lantas, apa jawaban 'Jazakalla Khairan'? Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk...

Mengenal Hadits Qudsi dan Contoh-contohnya

Jakarta - Hadits secara bahasa berarti Al-Jadiid (الجديد) yang artinya adalah sesuatu yang baru. Sedangkan hadits menurut istilah para ahli hadits adalah : مَا أُضِيْفُ...