Di Jember, Dana Covid-19 Rp 107 Miliar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

Jember – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana Covid-19 Pemkab Jember sebesar Rp 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan membuat Bupati Jember Hendy Siswanto kebingungan.

Sebab, sampai sekarang masih belum menemukan cara untuk memberikan jawaban.

“Rp 107 miliar ini membuat saya sangat sedih. Terus terang saja, bagaimana cara menyelesaikan, kami masih belum melihatnya,” kata Hendy usai rapat paripurna di DPRD Jember, Selasa (22/6/2021).

Untuk itu, dia meminta agar para pejabat yang bertanggung jawab dengan anggaran tersebut segera mencari solusinya.

Sebab, pertanggungjawaban dana itu bukan pada dirinya, melainkan kebijakan yang dilakukan oleh bupati sebelumnya.

“Satu bulan sudah terlewati, kami masih bingung apa untuk memberikan jawaban LHP BPK,” terang dia.

Hendy menilai, pertanggungjawaban dana tersebut cukup sulit.

Sebab, dia menduga ada pekerjaan yang dilakukan melebihi tahun anggaran 31 Desember 2020, yakni pekerjaan pada Januari 2021.

Dana tersebut ada yang dikeluarkan sebelum tahun anggaran 2020.

Namun, ada juga transaksi setelah tahun angggaran habis.

“Tapi yang jelas, ada transaksi di luar 31 Desember 2020,” ungkap dia.

Bila dana itu dikeluarkan melewati tahun 2020, Hendy mengaku tidak bisa menerima pertanggungjawabannya. Sebab, setelah tahun 2020, tidak ada transaksi lagi.

Dia juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan data terkait pekerjaan apa saja yang digunakan dengan dana Rp 107 miliar itu. Akhirnya, dia hanya membaca laporan dari BPK.

“Barangnya seperti apa, kami belum tahu. Uangnya katanya sudah dibayarkan pada pihak ketiga, tapi tidak ada SPJ-nya. Kami minta SPJ-nya, tidak diberikan,” papar dia.

Dia menambahkan, ada 33 pejabat yang dipanggil oleh BPK. Namun, yang bertanggung jawab dengan dana Rp 107 miliar itu antara 9 sampai 10 orang.

Hendy mengatakan, laporan pertanggungjawaban terkait dana tersebut sudah selesai. Dia hanya mengantarkan dan menyerahkan pada BPK.

“Yang melengkapi dokumen bukan saya, teman-teman. Saya hanya mengantarkan saja. Setelah itu, silakan BPK menilai,” ujar dia.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi meminta agar BPK melakukan audit investigasi terkait dengan temuan tersebut.

Menurut dia, pimpinan DPRD Jember setuju untuk mengirimkan surat permintaan audit investigasi pada pada BPK.

“Pimpinan sudah sepakat semua, kami sudah kirimkan surat permintaan audit ke BPK secara resmi,” terang dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dana Bantuan Tindak Tertuda (BTT) Covid-19 Pemkab Jember sebanyak Rp 107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Jumlah tersebut merupakan dana BTT Covid-19 yang dianggarkan dari total Rp 479 miliar pada tahun 2020.

Dana tersebut dikeluarkan pada masa bupati sebelumnya, yakni Faida. Dana BTT Covid-19 Rp 479 miliar, sebanyak Rp 220 miliar sudah dibelanjakan.

Realisasi BTT sebesar Rp 220 miliar tersebut sudah keluar dari rekening kas daerah.

Rinciannya, sebanyak Rp 74 miliar ada surat pertanggungjawabannya.

Adapun Rp 107 miliar dana yang keluar tidak ada surat pertanggungjawabannya.

“Artinya Rp 107 miliar keluar, sampai dengan deadline 31 Desember 2021 tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. (Kompas.com)

Komentar Disini

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Kemenag: Hari Libur Tahun Baru Islam Digeser ke 11 Agustus

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah atau 1 Muharram tetap jatuh pada 10 Agustus 2021. Namun, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat...

Resmi! Pengunjung Mal di Jakarta Wajib Sudah Vaksin Corona

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi memperpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Dalam aturan terbaru, Anies mewajibkan seluruh pengunjung hingga pegawai mal...

Dinar Candy Ditetapkan Tersangka Buntut Protes PPKM Berbikini

Jakarta - Artis Dinar Candy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi terkait aksi protesnya menolak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam aksi protesnya, Dinar...

Semangat Korps Harus Dimaknai Setiap ASN untuk Wujudkan Visi Ternate Andalan

TERNATE, Beritamalut.co - Pemerintah Kota Ternate kini berpacu melakukan percepatan program pembangunan sebagaimana visi Wali kota Tauhid Soleman dan Wali kota Ternate Jasri Usman,...

TERPOPULER

Kalimat Khusnul Khatimah atau Husnul Khatimah, yang Tepat Ya?

Jakarta - Masyarakat masih banyak yang ragu memilih kalimat antara khusnul khatimah atau husnul khatimah. Padahal, setiap kata memiliki arti yang berbeda. Biasanya, kalimat khusnul...

“Kupas” PT.Karapoto Bersama OJK dan DPRD

TERNATE,Beritamalut.co-Komisi II DPRD Kota Ternate, Kamis (8/3/2018) gelar pertamuan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo, kemudian dari...

Warga Temukan Mayat Seorang Nelayan di Perairan Pesisir Pantai Payahe

TIDORE, Beritamalut.co - Masyarakat di Kecamatan Oba, Tidore Kepulauan, Maluku Utara digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di pesisir pantai Kelurahan Payahe Kamis (20/5/2021) tadi. Mayat...

Seorang Mahasiswi Ditemukan Meninggal di Halaman Tempat Tinggalnya

TERNATE, Beritamalut.co - Warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate digegerkan dengan penemuan sesosok mayat jenis kelamin perempuan yang diketahui bernama Aprilita Suryanti...

Jembatan Temadore Solusi Jalur Penghubung Ternate-Maitara-Tidore

MAITARA,Beritamalut.co-Konsep pembangunan jembatan penghubung antara pulau Ternate, Maitara dan Tidore (Temadora) dapat menjadi pilihan sebagai jalur penghubung antara tiga daerah itu dan sekitaranya. Inilah yang...

Ketika Ternate Mendadak Seperti Kota di Eropa

TERNATE, Beritamalut.co-Kota Ternate, dari pagi hingga sore tadi mendadak dipadati turis mancanegara setelah kapal pesiar MS Artania sandar di pelabuhan A. Yani, Ternate, Jumat...