Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) makin memperjelas sikap berkonfrontasi dengan NasDem. Padahal keduanya bekerja sama di Pilpres 2014 dan 2019 memenangkan Presiden Joko Widodo.
PDIP terang-terangan ingin dua menteri asal NasDem segera diganti menyusul pernyataan Jokowi yang mengklarifikasi dalam waktu dekat bakal ada perombakan kabinet atau reshuffle.
Sikap PDIP itu tak lepas dari dinamika politik jelang Pilpres 2024 khususnya setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. NasDem pun tak tinggal diam menanggapi pernyataan PDIP.
Minta menteri NasDem mundur
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri NasDem segera mengundurkan diri.
Djarot menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri,” kata dia di kantor pusat DPP PDIP, Selasa (3/1).
Mengenai Kementerian Pertanian yang dipimpin menteri asal NasDem, Djarot mengkritik langkah impor beras hingga 500 ribu ton.
Menurut Djarot, kebijakan itu tak sesuai keinginan Jokowi yang ingin berdaulat dalam pangan.
Dia juga mengaku baru saja meninjau beberapa food estate tanggung jawab Kementerian Pertanian. Djarot melihat budidaya tanama berkala besar yang hasilnya sebagian gagal.
“Termasuk setiap musim tanam, kita pasti mengalami kelangkaan pupuk. Para petani kalo saya ketemu di dapil itu kenapa harga pupuk subsidi itu mahal,” ucap Djarot.
Faktor Anies Baswedan
Djarot turut menyinggung langkah NasDem yang sudah mendeklarasikan capres, yakni Anies Baswedan.
Itu menjadi salah satu alasan mengapa NasDem perlu meninggalkan koalisi kabinet Presiden Jokowi.
“Juga terkait dengan partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya,” ucap Djarot.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyebut sikap NasDem di DPR berubah usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan didukung.
Menurutnya, hal itu juga mengganggu soliditas partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR,” kata Hasto di kantor pusat DPP PDIP, Selasa (3/1).
NasDem gerah
Sekjen NasDam Johnny G. Plate lalu angkat suara. Dia meminta agar tidak ada yang membuat gaduh. Terutama mengenai kocok ulang atau reshuffle kabinet yang jelas-jelas hak prerogatif presiden.
“Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden,” kata Plate lewat pesan singkat, Rabu (4/1).
Dia menegaskan NasDem akan selalu memberi dukungan terhadap pemerintah. Menurutnya, NasDem selama ini selalu mendukung Jokowi baik di eksekutif maupun parlemen.
“NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan pak Jokowi-Kiai Marif Amin,” katanya. (CNNIndonesia.com)
