TERNATE, Beritamalut.co – Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba Lc, Selasa (21/11/2023) tadi menghadiri launching Proyek Perubahan Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu Kolaborasi Bersama Pemerintah Daerah Maluku Utara (KRSNA Kie Raha) serta peluncuran website KRSNA, penandatangan MoU dan pengukuhan komunitas pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat I angkatan 58 tahun 2023 yang digagas oleh Project Leader Dir Intelkam Polda Malut, Kombes Pol Hadi Wiyono, SIK.
Acara yang berlangsung di Royal Resto Ternate itu turut dihadiri Kapolda Malut (selaku Mentor), Danrem 152/Baabullah, Plh Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Sibolon, Walikota Tidore Kepulauan, Pj. Bupati Pulau Morotai, Sultan Ternate, perwakilan dari unsur Forkopimda dan pemda lainnya serta pihak penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Malut.
Kegiatan ini juga mendapat respon baik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Mendagri dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plh. Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, bahwa proyek perubahan KRSNA kie raha, diharapkan menjadi solusi untuk mewujudkan terselenggaranya pemilu 2024 yang tertib dan aman serta implementasi KRSNA kie raha diharapkan dapat menjadi media kolaborasi penyelenggara pemilu antara pemerintah Malut, TNI dan Polri untuk mengatasi kerawanan termasuk potensi konflik dalam pemilu dan pilkada 2024 di Malut.
“Atas inisitif dan gagasan ini, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada Kombes Pol Hadi Wiyono,” ucapnya melalui rilis Biro Adpim Pemprov Malut.
Mendagri juga mengatakan, kegiatan ini sangat strategis mengingat Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak (Pemilu) pada 2024, agenda politik ini selanjutnya akan menentukan masa depan bangsa Indonesia.
“Pelaksanaan Pemilu sudah tentu memerlukan kesiapan semua pihak untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang langsung, aman dan Jurdil. Upaya-upaya identifikasi potensi kerawanan, pendidikan politik bagi masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan. Berbagai upaya pengsuksesan perlu dan harus kita lakukan, langkah-langkah preventif terjadinya gangguan atas terlaksananya Pemilu harus kita upayakan,” ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa, Bawaslu telah memunculkan indeks kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis utama adalah kampanye di medsos. Hasil analisis potensi kerawanan kampanye di medsos yang bermuatan ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi dengan persentase 50 persen, kerawanan kedua bermuatan Hoax (berita bohong) sebanyak 30 persen dan kerawanan ketiga adalah kampanye bermuatan SARA sebanyak 20 persen.
“Dari indeks yang dikeluarkan Bawaslu, Malut masuk dalam indeks kerawanan yang potensial tinggi, oleh karena itu seluruh stakeholders, penyelenggara Pemilu Malut perlu memperhatikan hal tersebut,” ujar Mendagri.
Menurut catatan Mendagri, tingginya tingkat kerawanan di Malut berada pada level aktor politik bukan di masyarakat.
Olehnya itu kata Mendagri, Presiden menyampaikan bahwa terdapat 5 tantangan pemilu yang harus diantisipasi dalam waktu yang terbatas yaitu: teknis persiapan pemilu, partisipasi pemilih, transparansi penyelenggara pemilu, tata kelola penyelenggara pemilu dan potensi kerawanan masa kampanye. Selain itu Presiden juga memberikan perhatian atas tantangan yang dihadapi oleh para penyenggara pemilu: seluruh kegiatan pemilu disemua tahapan memerlukan pengaturan teknis, kesiapan sarana dan prasarana harus diatur secara rinci, memperkuat SDM untuk penyelenggara disemua tingkatan, pemilu 2024 yang dilaksanakan ini masih dalam situasi ekonomi global yang meliputi ketidakpastian dan, KPU perlu memperkuat pendidikan pokitik bagi kontestan dan masyarakat.
Presiden juga tekankan bahwa penyelenggara pemilu harus melakukan pemetaan segera atas potensi masalah, kemungkinan terjadinya pelanggaran dan fokus pada upaya pencegahan.
Jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, tinggal diam atau pasif menunggu pengajuan, tetapi sejakdini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan sosial, penyelenggara pemilu harus bekerja cepat (responsif) dan selalu berada dalam koridor hukum serta melibatkan partisipasi masyrakat yang luas. Penting juga sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga Kamtibmas khususnya menjelang pemilu 2024.
“Jajaran TNI dan Polri perlu memetakan potensi kerawanan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan menjelang tahun politik, TNI dan Polri tidak melakukan politik praktis,” tegasnya.
Sementara itu selaku mentor, Kapolda Malut Irjen Pol Midi Siswoko, dalam sambutannya menjelaskan bahwa di Malut, konflik terkait dengan perhelatan pesta politik baik Pemilu maupun Pilkada tidak luput dari permasalahan yang terjadi, baik itu melibatkan penyelenggara, partai dan elit politik maupun masyarakat.
Rangkaian permasalahan itu berujung pada sengketa pemilu maupun pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) atau terjadinya konflik terbuka antar pendukung paslon maupun caleg (contoh kasus pelanggaran pemilu di Malut yang berujung pada keputusan MK untuk melakukan PSU pada pemilu 2014 di Halsel dan konflik pilkada di Halteng 2012 yang berujung pada pembakaran kantor Camat Patani Utara).
“Berdasarkan hasil survey Bawaslu, Mabes Polri dan Polda Malut, bahwa wilayah Malut masuk karegori rawan tingkat nasional pada pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini menjadi kompleks dengan kondisi geografis kepulauan, rentan kendali atrar wiyalah serta minim infrastruktur pendukung di wilayah kepulauan,” katanya.
Dengan melihat sejarah pelaksanaan pemilu dan potensi konflik serta kerawanan wilayah Malut, maka diperlukan adanya ide dan gagasan yang melibatkan stakeholders di daerah dalam penanganan kerawanan serta potensi konflik pemilu. Sehingga dengan melihat kondisi tersebut maka, project leader menggagas proyek perubahan KRSNA Kie Raha.
“Selaku Mentor, saya memberikan apresiasi kepada bapak/ibu sekalian yang telah memberikan dukungan sehingga konsep perubahan yang digagas dapat diaplikasikan pada dua lokus wilayah (Kota Ternate dan Halmahera Tengah). Kedepannya proyek perubahan ini akan diteruskan ke wilayah Kabupaten/Kota sehingga dapat menjadi role model pada tingkat nasional,” janjinya.
Terkait dengan hal itu, selaku project leaders Kombes Pol. Hadi Wiyono, dalam laporannya mengaku bahwa pihaknya mengacu pada sejarah pelaksanaan pemilu di wilayah Malut, dimana sebelumnya bertugas disini, hal yang menjadi pemberitaan media nasional (cetak maupun elektronik/online) ialah konflik atau permasalahan terkait pemilu.
Hal ini memberikan kami gagasan saat diberikan kesempatan mengikuti PKN angkatan 58 tahun 2023 yang diimplementasikan pada proyek perubakan KRSNA Kie raha.
“Untuk tujuan dari proyek perubahan ini adalah, mewujudkan kolaborasi dengan pemerinta daerah terkait penanganan kerawanan pemilu, mewujudkan sistem pelaporan KRSNA Kie raha di seluruh wilayah Malut dan mewujudkan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu 2024 di Malut yang berjalan dengan tertib, aman dan lancar. (mn)
